Rakernas APPSI Hasilkan Dukungan Pada KPK

Senin, 16 Desember 2013 19:04 WIB

"APPSI mendukung tindakan KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah yang sebaiknya dilakukan dangan tindakan preventif, ketimbang represif," katanya.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, melahirkan beberapa rekomendasi serta dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Kita mendukung penuh KPK, tetapi kita juga menekankan agar setiap penanganan korupsi tidak terlalu didramatisasi yang bisa menyebabkan legitimasi pemerintah hilang," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo melalui pesan elektroniknya dari Batam, Senin.

Ia mengatakan, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan berbelit-belit memicu tindak korupsi kepala daerah dan pemangku kepentingan pemerintah daerah.

Banyaknya kepala daerah tidak mengetahui atau memahami sistem keuangan pemerintahan yang berbelit-belit sehingga memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Salah satu poin penting dalam masalah itu adalah tidak transparan dan kerumitan pemerintahan.

"APPSI mendukung tindakan KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah yang sebaiknya dilakukan dangan tindakan preventif, ketimbang represif," katanya.

Menurutnya, reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi perlu dibangun suatu sistem yang mampu menutup semua peluang bagi terjadinya korupsinya.

Dengan sistem administrasi dan manajemen yang memuliakan efisiensi, pengambilan keputusan yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dibangun.

Syahrul yang didampingi Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Dr Ryaas Rasyid dan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, serta dua anggota dewan pakar lainnya menyebutkan bahwa beberapa redaksional untuk dukungan kepada KPK harus diperhatikan secara seksama.

Karena, menurut Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu, permasalahan redaksional bisa melahirkan multi-interpretasi yang dapat menyebabkan legitimasi pemerintah hilang.

Selain rekomendasi soal korupsi, para gubernur juga membuat rekomendasi dan menyatukan gerakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pembentukan kementerian khusus kemiskinan merupakan satu dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan APPSI dalam Rapat Kerja Nasional APPSI dengan tema "Memperbaiki Manajemen Pemerintahan untuk Mencegah Korupsi dan Memberantas Kemiskinan" yang dihadiri 20 gubernur, tiga wakil gubernur, dan 11 sekretaris daerah serta asisten pemerintah.

"Perlu ada kementerian yang khusus menangani kemiskinan agar terkoordinasi dengan baik.

Menurut dia, selama ini masalah kemiskinan dilakukan beramai-ramai oleh banyak kementerian. Namun, tidak terkoordinasi. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan semua program pengentasan kemiskinan dapat terkoordinir. A Lazuardi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.