Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai program food estate atau lumbung pangan harus dilanjutkan untuk mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
“Intensifikasi itu kita lakukan untuk pertanian yang sudah eksisting, kemudian kita membangun food estate itu untuk cadangan berjaga-jaga. Jadi ini cadangan negara,” kata Amran ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Jika dikelola dalam skala besar dan didukung dengan pengelolaan pertanian yang modern, dia yakin program food estate berhasil.
“Sekarang sawah kita kan kecil-kecil tuh, di seluruh Indonesia, ini nanti skalanya besar, sehingga memungkinkan untuk pertanian modern. Jadi mulai dari tanam, pupuk, pengolahan itu semua full mekanisasi. Nah ini yang kita rancang menjadi pertanian modern,” tutur Amran.
Sebagai salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024, program food estate bertujuan untuk mengembangkan sejumlah komoditas yaitu cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Pelaksanaan program yang digagas Presiden Joko Widodo itu tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di Sumba Tengah, misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.
Terkait kritik dari salah satu calon presiden, Anies Baswedan, bahwa konsep food estate terlalu sentralistik dan tidak memberi kepastian hasil yang merata, Amran menyebut perbedaan pandangan itu hal yang biasa.
“Ada memang (yang) berpandangan berbeda, tetapi ini (food estate) saya kira harus kita lanjutkan. Berbeda pandangan itu biasa, tetapi ini sekali lagi kita lanjutkan. Kita ingat, sudah pernah swasembada kan, tiga kali swasembada kan itu 2017, 2019, dan 2020. Nah ini kita lanjutkan karena ini sesuatu yang baik,” kata Amran.
Alih-alih melanjutkan program food estate Jokowi, Anies menyatakan akan fokus mengembangkan sistem contract farming, yang dinilainya akan lebih adil bagi petani.
Anies mengklaim sistem pertanian kontrak pernah dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Jakarta, ketika dirinya menjabat sebagai gubernur pada 2017-2022.
Kala itu, Anies sebagai Gubernur DKI memiliki kebijakan melalui BUMD DKI Jakarta Food Station untuk membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani di berbagai daerah untuk menjadi pemasok pangan ke Jakarta.
Dengan cara tersebut, Jakarta mendapat kepastian suplai pangan dari petani, sedangkan petani mendapat kepastian harga dan pembeli dalam kurun waktu kontrak yang telah disepakati.
