Relawan sebut Jokowi tidak cawe-cawe menteri yang isi kabinet Prabowo
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe menitipkan nama-nama untuk menjadi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto.
"(Presiden mengatakan) Kewenangan mengangkat Menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. 'Saya tidak mau mencampuri urusan itu, lagian toh prosesnya masih lama setelah pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Baru setelah itu penunjukan menteri dan pembentukan kabinet'," ujar Silfester menyampaikan apa yang diutarakan Presiden dalam pertemuan di Istana Bogor, Selasa.
Silfester dalam keterangan tertulisnya mengatakan dirinya dipanggil Presiden Jokowi untuk berdiskusi empat mata selama satu setengah jam, mulai pukul 10.00-11.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Presiden Joko Widodo juga meminta Info-info terkini terkait keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, baik sehabis Pilpres/Pileg 2024 dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Sedangkan Silfester mengaku memberikan masukan ke Presiden menyangkut beberapa masalah-masalah ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat.
"Saya juga memberikan masukan mengenai program program Kementerian dan Proyek Strategis Nasional yang belum sempurna (perform) dalam pelaksanaannya," jelas Silfester.
"(Presiden mengatakan) Kewenangan mengangkat Menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. 'Saya tidak mau mencampuri urusan itu, lagian toh prosesnya masih lama setelah pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Baru setelah itu penunjukan menteri dan pembentukan kabinet'," ujar Silfester menyampaikan apa yang diutarakan Presiden dalam pertemuan di Istana Bogor, Selasa.
Silfester dalam keterangan tertulisnya mengatakan dirinya dipanggil Presiden Jokowi untuk berdiskusi empat mata selama satu setengah jam, mulai pukul 10.00-11.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Presiden Joko Widodo juga meminta Info-info terkini terkait keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, baik sehabis Pilpres/Pileg 2024 dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Sedangkan Silfester mengaku memberikan masukan ke Presiden menyangkut beberapa masalah-masalah ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat.
"Saya juga memberikan masukan mengenai program program Kementerian dan Proyek Strategis Nasional yang belum sempurna (perform) dalam pelaksanaannya," jelas Silfester.