Bupati Lutra Kecam DPRD Sulsel
Makassar (ANTARA Sulsel) - Bupati Luwu Utara (Lutra), Luthfi A Mutty, mengecam sikap para anggota DPRD Sulsel asal Tanah Luwu yang dianggap tidak pernah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Luwu.
"Saya kecewa wajah yang saya temui itu-itu saja yang hadir. Hanya beberapa anggota DPRD, padahal kalau kampanye mereka menjanjikan Luwu Raya, tapi hadir saja di sini mereka tidak mau," ujarnya saat berbicara dalam forum "Revitalisasi Pembentukan Provinsi Luwu" di Makassar, Sabtu.
Pada pertemuan yang dihadiri empat Kepala Daerah dan tokoh masyarakat dari Luwu, hanya lima anggota DPRD Sulsel asal daerah pemilihan Luwu yang hadir, yakni Madjid Tahir, Amru Saher, Ambas Syam dan Buhari Kahar Muzakkar. Jumlah anggota DPRD Sulsel asal Luwu, 10 orang.
Lutfi mengatakan, tidak percaya anggota DPRD Sulsel memperjuangjang nasib "Wija to Luwu", karena hanya mementingkan pribadi dan memikirkan perutnya, serta melupakan kepentingan rakyat yang telah memilihnya.
"Sudah hampir 10 tahun saya memerintah, hampir tidak pernah ada peninjauan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sulsel di Lutra, kalaupun ada dia ikut dalam kunjungan gubernur. Harusnya yang bicara seperti ini adalah anggota DPRD," ujarnya.
Dia mengatakan, masyarakat telah terjebak janji-janji politis pragmatis para calon anggota dewan, yang tidak ada implementasinya, sehingga dia pesimis, pementukan Provinsi Luwu Raya yang sudah 40 tahun diwacanakan akan gagal.
Karena itu, Lutfi memberikan peringatan kepada panitia pembentukan Provinsi Luwu Raya, untuk tulus bekerja untuk masyarakat Luwu, bukan untuk mengambil keuntungan.
"Saya orang pertama yang mendukung berhenti membicarakan Provinsi Luwu Raya jika panitia seperti ini terus. Kalau ada yang ingin ke Jakarta tidak menggunakan uang panitia," ujarnya.
Lutfi berpendapat, jika ingin mewujudkan Provinsi Luwu Raya, dibutuhkan dana sekitar Rp3 miliar, untuk melobi DPR RI di pusat, dan membiayai tim dari pusat saat melakukan peninjauan di Luwu.
Sementara, Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, meminta agar pembentukan Provinsi Luwu dilakukan secara hati-hati dan profesional, bukan karena kepentingan politik regional.
Dia menginginkan agar kesalahan manajerial yang selama ini menjadi penghambat terbentuknya Provinsi Luwu Raya, tidak terulang. Karena hal tersebut menyebabkan saling tidak percaya di tengah masyarakat.
" idak usah ada yang merasa pahlawan. Tidak ada yang harus merasa lebih dari kelompok dan orang lain. Harus ada penggalangan sumber daya agar panitia tidak mencari hidup di sini," ujarnya.
(T.PSO-099/F003)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
