Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima tambahan anggaran sebesar Rp10,4 triliun guna peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam rilis di Jakarta pada Kamis, Mendikbudristek Anwar Nadiem Makarim menegaskan alokasi tambahan anggaran Kemendikbudristek TA 2025 itu berdasarkan usulan Panja Pembiayaan Pendidikan
“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” kata Nadiem.
Lebih lanjut, ia menambahkan komponen yang tidak kalah penting adalah revitalisasi sarana dan prasarana dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN).
Dua hal itu penting untuk peningkatan kualitas universitas negeri. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan tambahan anggaran Rp10,4 triliun tersebut dialokasikan untuk sejumlah program, yakni pertama, program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun.
Kemudian, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan Keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun.
Selanjutnya, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3.36 triliun. Adapun alokasi yang terakhir diperuntukkan untuk sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) serta teaching factory SMK sebesar Rp1.25 triliun.
