Jeneponto (ANTARA) - Legislator DPR RI Syamsu Rizal MI yang akrab disapa Deng Ical mengampanyekan Paslon gubernur-wakil gubernur Sulsel Nomor urut 1 yakni H Ramdhan Pomanto - Azhar Arsyad (Danny-Azhar) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
"Pilih pemimpin yang sudah mengetahui kebutuhan masyarakat, tanpa perlu diberitahu," kata Deng Ical disela kegiatan kampanye di Kabupaten Jeneponto, Jumat.
Dia mengatakan, masyarakat harus optimistis memilih pemimpin yang baik yang dapat memperjuangkan masyarakat pada hari H Pilkada 2024, jangan memilih calon pemimpin yang memberikan uang banyak jelang Pilkada.
Pada kesempatan tersebut, Deng Ical mengedukasi masyarakat tentang peran dan fungsi legislatif dan eksekutif.
Sebagai gambaran, untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sulsel termasuk di Dapilnya akan diperjuangkan legislator, misalnya Bahtiar Karaeng Situju yang merupakan legislator asal Kabupaten Jeneponto yang duduk di DPRD Sulsel, tentu akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Namun setelah perjuangan itu, yang menentukan tindaklanjutnya di lapangan adalah pihak eksekutif yang menjalankan kegiatan dan menggunakan anggaran di lapangan.
Mencermati kondisi tersebut, Deng Ical kembali mengimbau agar masyarakat Jeneponto menjatuhkan pilihannya pada Nomor Urut 1, karena sudah ada bukti semasa Danny menjabat Wali Kota Makassar, persoalan kesehatan dan pendidikan dapat teratasi.
Sementara itu, Paslon Cagub dan Cawagub nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati sehari sebelumnya menggelar kampanye di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
Paslon tersebut mengawali kampanyenya dengan menghibur warga Tallo dengan live musik. Sementara saat kampanye, menjelaskan visi misinya untuk memimpin Sulsel.
Berita Terkait
DPR usulkan pembuatan UU dan badan khusus tangani judol
Selasa, 10 Desember 2024 15:55 Wib
Komisi X DPR mendukung pemerintah segera perbaiki infrastruktur sekolah
Senin, 9 Desember 2024 14:42 Wib
Komisi X DPR mendorong pemerataan distribusi guru jangkau daerah 3T
Senin, 9 Desember 2024 10:55 Wib
Anggota DPR mengusulkan barang mewah lokal tidak kena PPN 12 persen
Sabtu, 7 Desember 2024 17:11 Wib
Komisi VII DPR mengawal proses penghapusan piutang macet UMKM
Sabtu, 7 Desember 2024 17:08 Wib
Anggota DPR: Mundurnya Miftah jadi pelajaran bagi pejabat agar menjaga etika
Jumat, 6 Desember 2024 22:03 Wib
BAKN DPR: Pemerintah perlu kaji komprehensif pertimbangkan PPN 12 persen
Jumat, 6 Desember 2024 9:25 Wib
Anggota DPR minta pemerintah permudah pelaku UMKM dapatkan sertifikasi SNI
Kamis, 5 Desember 2024 18:18 Wib