Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menyiapkan 2.794 posko guna mengamankan pergerakan masyarakat dalam masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
“TNI, Polri, dan para stakeholder (pemangku kepentingan) tentunya akan bergabung bersama dan kita juga sudah menyiapkan 2.794 posko,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta, Senin.
Kapolri mengatakan 2.794 posko itu terdiri dari 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan, di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan Tahun Baru 2025.
Jenderal bintang empat itu juga mengatakan puncak arus mudik Nataru diprediksi akan jatuh pada sekitar 21 Desember 2024 dan puncak arus mudik kedua akan jatuh pada 28 Desember 2024.
Adapun sebanyak 110 juta orang diprediksi akan melakukan mobilisasi selama masa Nataru.
Oleh karena itu, kata dia, ribuan posko tersebut dipersiapkan untuk memastikan bahwa mobilisasi masyarakat, baik untuk beribadah ataupun berlibur, bisa berjalan lancar.
“Kegiatan pengamanan Nataru adalah gabungan dari berbagai macam pengamanan, baik pengamanan yang terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik. Demikian juga pengamanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah serta pengamanan pada saat puncak tahun baru,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa institusi TNI telah menyiapkan 80 ribu personel perbantuan yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU).
Selain personel, kata Agus, TNI juga telah menyiapkan transportasi darat seperti truk dan transportasi udara seperti Boeing 737 Hercules dan helikopter.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya akan mulai membuka posko mudik dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Adapun pada Senin ini, Polri bersama para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral.
Beberapa pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam rakor itu, antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono.
