Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendorong daerah yang skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) masih rendah agar mempercepat digitalisasi, khususnya pembayaran Person to Government (P2G) atau transaksi yang dilakukan individu ke pemerintah seperti pajak, retribusi dan lainnya.
“Kami meminta kepada para ASN untuk menjadi penggerak transformasi digital, memanfaatkan berbagai model bisnis digitalisasi untuk pembayaran, serta memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing,” jelas Fatmawati dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Dalam konteks digital, kata dia, digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif," ujarnya
Sementara itu, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mendukung langkah-langkah konkret termasuk upaya digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dirinya juga sangat mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga mengharapkan semua ASN Luwu Timur sebagai contoh dalam penerapan transaksi non tunai.
“Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kita mampu menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas Irwan Bachri Syam.
