Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 139 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di enam kabupaten di daerah itu.
"Program MBG ini dilaksanakan melalui skema SPPG, dan hingga pertengahan Juni 2025, tercatat 139 SPPG telah terbentuk dalam bentuk pemenuhan kuota sesuai indikator besaran penerima manfaat," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Senin.
Gubernur menyampaikan bahwa dua di antara 139 SPPG yang telah terbentuk itu telah aktif beroperasi, masing-masing di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
"Sebagian besar SPPG lainnya masih dalam berbagai tahapan pelaksanaan, seperti verifikasi administrasi (VA) dan verifikasi lapangan (verval), penyiapan dokumen ajuan dan penilaian kelayakan dan survei lapangan," terang Suhardi Duka.
Rincian status SPPG per kabupaten, yakni di Kabupaten Mamuju sebanyak 33 SPPG, satu sudah aktif dan 32 SPPG masih dalam proses.
Kemudian, di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 27 SPPG, satu telah aktif dan sebanyak 26 dalam proses.
Sedangkan di Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu belum ada yang beroperasi, namun sebagian besar telah memasuki tahap pengajuan dan penilaian.
Secara keseluruhan, tingkat progresivitas SPPG telah mencapai 82,73 persen, dan dua kabupaten, yakni Pasangkayu dan Polewali Mandar bahkan mencatatkan progres 100 persen.
"Itu berarti seluruh usulan SPPG sudah masuk dalam proses aktif," katanya.
Program MBG tersebut menargetkan menjangkau sekitar 300.000 penerima manfaat, yang mencakup siswa TK, SD, SMP, SMA/SMK (negeri dan swasta), santri dan siswa madrasah semua tingkatan (negeri dan swasta) serta non-pelajar seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita
"Program ini juga merupakan bagian dari quick wins Pemprov Sulbar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sekaligus menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini," katanya.
Sementara, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Hajrul Malik menyampaikan capaian itu adalah bukti keseriusan Gubernur Sulbar dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang selaras dengan agenda nasional pemerintahan Prabowo–Gibran.
Sedangkan, Komandan Kodim1418/Mamuju Kolonel Inf Andik Siswanto menilai program MBG adalah bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan ketahanan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesehatan generasi penerus bangsa.
"Dengan sinergi antara pemerintah daerah, institusi pusat dan TNI, Provinsi Sulbar berpotensi menjadi model nasional dalam pelaksanaan program MBG berbasis pelayanan gizi yang berkelanjutan dan inklusif," kata Andik Siswanto.
