Makassar (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 828 unit dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan target kelompok sasaran, balita, anak-anak usai pendidikan, ibu hamil hingga ibu menyusui sebagai upaya meningkatkan nutrisi serta pencegahan stunting.
"Untuk Sulawesi Selatan itu baru 76 unit, yang seharusnya 828 unit. Jadi masih kurang lebih 8 persen (realisasinya). Saya minta, karena BGN ini adalah operator dalam pelaksanaan makan bergizi," kata Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran di Makassar, Sabtu.
Ia menekankan usai membuka pelatihan petugas penjamah makanan dihadiri 550 orang relawan di Hotel Novotel Makassar, kehadiran dapur MBG yang memiliki tim relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat diwujudkan tanpa kerja sama semua pihak.
"Tidak mungkin itu berdiri sendiri. Pemda (pemerintah daerah) pasti bantu, karena di bawah pemda, itu ada dinas-dinas," papar Suardi kepada wartawan.
Menurut dia, kehadiran ratusan dapur MBG tersebut akan menimbulkan multi efek luar biasa, bukan hanya makanan tapi pergerakan ekonomi penyedia bahan baku yang didatangkan langsung dari sumbernya.
"Bukan hanya makan bergizi diserahkan manfaatnya, tapi yang paling penting adalah menjaga rantai pasok bahan baku makanan. Itu yang paling penting. Sekarang masih oke, masih surplus di mana-mana. Masih banyak sayur dari (daerah) Tompobulu, Malakaji, bahkan Malino," katanya.
Selain itu, bila 828 dapur MBG beroperasi, dapat dibayangkan permintaan beras dan bahan baku lainnya akan meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi tersebut.
"Tapi, nanti ketika 828 dapur ini berdiri bersama bayangkan, satu hari (konsumsi) beras sampai 300 kilo. Bisa dibayangkan jika dikalikan kebutuhan beras yang dikonsumsi kurang lebih 24 ton per hari," tuturnya menyebutkan.
Mengenai dengan target ratusan dapur MBG tersebut kapan dapat diselesaikan, kata dia, setiap kabupaten kota yang ada di Sulsel sebanyak 24 daerah ini akan dibangun baik oleh negara maupun pembangunan secara mandiri.
"Total di Sulsel ada 24 kabupaten kota dikalikan tiga, ada 72 dibangun negara, sisanya dibangun secara mandiri. Namun pembangunan mandiri ini harus betul-betul memenuhi standar serta prosedur yang ditentukan," ucapnya menekankan.
Untuk pengajuan pembangunan dapur MBG mandiri, lanjut dia, harus sesuai standar, titik koordinatnya jelas, luasan dapur sesuai aturan dan setelah itu baru mendapat persetujuan BBN untuk diverifikasi faktual selanjutnya dicek tim verifikasi maka turun virtual accoount membangun sampai beroperasi.
Saat ditanya berapa anggaran yang digelontorkan oleh negara untuk menjalankan operasional program makan bergizi dari 828 unit dapur MBG tersebut, kata dia, sekitar Rp8,2 triliun lebih.
"Kurang lebih satu tahun untuk 828 unit, sekitar Rp8,2 triliun. Setiap harinya itu diperkirakan (biaya) Rp45 juta, satu bulan sekitar Rp1 miliar satu dapur. per bulan ari 828 dapur di kalikan 10 bulan, sekitar itu kurang lebih begitu," tuturnya.
