
Pemprov Sulbar minta pedagang beras tidak mengoplos

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pedagang beras untuk tidak melakukan pengoplosan beras karena sangat merugikan masyarakat.
"Jangan sekali-kali melakukan pengoplosan beras, kalau tidak mau mendapatkan sanksi hukum tegas dari aparat yang berwenang," kata kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar telah membentuk satgas pangan yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan perdagangan beras di Sulbar.
"Pemprov Sulbar dan aparat hukum tidak akan membiarkan ada pengoplosan beras di Sulbar, dan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, tanpa pandang bulu, apabila ditemukan mengoplos beras dengan mencampur beras Medium dengan beras Premium," katanya.
Ia menyampaikan, Pemprov Sulbar telah memberikan sosialisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Polman sebagai penghasil beras terbesar di Sulbar, sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut adanya kenaikan harga beras di pasaran dan diikuti jajaran Pemkab Polman, Bulog Polman, Satgas Pangan Polres Polman dan Kodim Polman.
Ia menyampaikan, para mitra Bulog Polman telah diberikan penjelasan terkait mekanisme penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.
"Selama ini mitra Bulog memesan beras dengan datang lansung ke kantor Bulog, namun sekarang ini dapat dilakukan melalui aplikasi yang penggunaannya dilaksanakan melalui sosialisasi ini," katanya.
Ia meminta, agar pedagang beras juga tidak melakukan penimbunan beras karena telah dibatasi, yakni setiap mitra Bulog hanya dapat membeli beras untuk diperdagangkan sekitar satu ton.
Ia berharap, dengan program pemerintah di Sulbar ini, harga beras di pasaran yang mengalami kenaikan dapat diturunkan.
Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor:
Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
