Pemkot Makassar tertibkan PO untuk hidupkan ekonomi rakyat

Rabu, 23 Juli 2025 09:19 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat melakukan inspeksi di Terminal Regional Daya Makassar untuk melihat situasi pergerakan di terminal dan menertibkan para perusahaan otobus yang tidak masuk dalam terminal di Makassar, Selasa (22/7/2025). ANTARA/

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin meminta kepada Perusahaan Daerah Terminal Daya untuk menertibkan Perusahaan Otobus (PO) dan menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar terminal.

"Hari ini, melihat terminal yang letaknya yang sangat strategis, ini sangat memungkinkan untuk menjadi terminal yang berfungsi penuh," ujarnya saat melakukan inspeksi di Terminal Regional Daya (TRD) Makassar, Selasa.

Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, mengatakan kunjungannya ke TRD untuk melihat langsung kondisi terminal dan memetakan langkah strategis dalam menata kembali fungsi terminal sebagai simpul transportasi yang tertib dan produktif.

Ia pun mengaku jika terminal sangat potensial untuk dikembangkan menjadi terminal modern, asalkan ada sinergi kewenangan antarinstansi.

"Banyak terminal modern yang bisa kita jadikan contoh, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua kewenangan ada di pemerintah kota," tambah dia.

Appi menyebut, Pemkot Makassar akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari pemerintah Provinsi maupun Pusat, guna memastikan pengelolaan terminal dapat berjalan maksimal dan terintegrasi.

Ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan fungsi terminal agar penumpang tidak naik turun di luar kawasan terminal. Idealnya, seluruh penumpang masuk dan turun di dalam terminal.

"Supaya ekosistem ekonomi di sekitar terminal bisa tumbuh, UMKM bisa bergerak, dan transportasi bisa saling mendukung," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.

"Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat. Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi," kata Elber.

Ia mengungkapkan, saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal.

Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.

"Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh," ucapnya.