Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Munafri Arifuddin mengingatkan kepada setiap kepala sekolah baik SD maupun SMP agar berhati-hati dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah dan pentingnya integritas para kepala sekolah dalam mengelola dana BOS," ujarnya saat sosialisasi Edukasi Antikorupsi bagi 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar, di Makassar, Selasa.
Appi - sapaan akrab Munafri Arifuddin mengatakan korupsi kerap dilakukan dengan berbagai cara untuk mengelabui aturan.
Ia pun menekankan perlunya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, seperti Siri’ (harga diri), sebagai benteng moral dalam menjalankan tugas.
"Kalau kita bicara esensi Siri’, tidak akan ada orang yang mengambil yang bukan haknya, atau menempatkan dirinya dalam posisi abu-abu," katanya.
Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK, tercatat 12 persen sekolah masih menyalahgunakan dana BOS, meliputi pemotongan anggaran, nepotisme, hingga penggelembungan biaya.
Sebanyak 33 persen sekolah juga dinilai berpotensi melakukan korupsi, termasuk pungutan liar (8,74 persen) dan nepotisme (20,52 persen).
Ia menegaskan, dunia pendidikan bukanlah ladang bisnis, melainkan tempat pengabdian untuk mencetak generasi penerus bangsa.
Appi mengingatkan agar kepala sekolah tidak mengotori tugas mulia dengan praktik yang merugikan negara.
Dana BOS bukan dana pribadi yang bebas dipakai. Ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan risiko hukum yang serius jika menyalahgunakan dana BOS.
"Bayangkan menjelang pensiun harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Bukannya menikmati hasil kerja puluhan tahun, malah menghabiskan waktu menghadapi proses hukum," katanya.
Menurutnya, kepala sekolah adalah panutan bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam tata kelola anggaran.
"Hancurnya pengelolaan dana, muaranya ada di kepala sekolah. Karena itu, integritas adalah fondasi kepemimpinan," ucap Munafri.
