Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) M Iqbal S mengatakan duta Kisak dari PKK menjadi garda terdepan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional.
Iqbal Suhaeb dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menyampaikan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Kisak) merupakan salah satu program pemerintah pusat yang melibatkan kader PKK di setiap daerah.
"Kita ingin masyarakat Indonesia memiliki dokumen kependudukan yang sah dan lengkap. Kenapa duta Kisak dari PKK, Karena PKK memiliki kader yang tersebar sampai ke tingkat dasa wisma," katanya pada sosialisasi peran duta Kisak PKK Kabupaten Luwu.
Menurutnya, kader PKK inilah yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Mereka tahu siapa saja tetangganya, siapa yang baru datang, siapa yang pindah, siapa yang belum memiliki KTP, siapa yang baru melahirkan, bahkan sampai siapa yang sudah meninggal.
Ia mengakui selama ini potensi besar dari kader PKK belum sepenuhnya dioptimalkan oleh Disdukcapil. Padahal, jika Disdukcapil bekerja sama dengan PKK, tentu akan sangat membantu dalam pendataan dan pencatatan administrasi kependudukan di daerah.
"Oleh karena itu, melalui program Kisak ini, kita berharap tercipta sinergi antara PKK dan Disdukcapil, sehingga ke depan target 100 persen masyarakat tercatat dalam administrasi kependudukan dapat terwujud," ujarnya.
Ia menjelaskan duta-duta Kisak akan diberi pembekalan agar dapat membantu masyarakat dalam proses pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari cara mengurus KTP, akta kelahiran, akta kematian hingga akta nikah dan dokumen penting lainnya.
Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Naoemi Octarina berharap duta Kisak berperan aktif mengedukasi masyarakat akan pentingnya melengkapi administrasi kependudukan, terutama bagi mereka yang memiliki anak.
"Tahun 2045 kita terus bergerak untuk menciptakan generasi emas. Sehingga, kepemilikan akta kelahiran bagi anak sangat penting agar mereka dapat terlayani, baik itu layanan kesehatan, pendidikan maupun layanan lainnya," kata Naoemi Octarina.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu mengatakan bahwa kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah dapat dirasakan manfaatnya.
