Makassar (ANTARA) - Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan menjadi pelopor program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di Indonesia.
Program ini merupakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK Tahun 2021, dan Sulsel merupakan provinsi pertama yang menindaklanjuti dengan launching KISAK oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naoemi Octarina di Makassar, Rabu.
Naoemi mengatakan PKK senantiasa berusaha ikut andil dalam kemajuan Indonesia melalui program, termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perbankan dan sebagainya.
"Untuk mengakses layanan tersebut, tentu membutuhkan kelengkapan dokumen. Saat pelaksanaan Rakernas PKK, program KISAK ini menjadi rekomendasi. Dan Sulsel menjadi pelopor, provinsi pertama yang menindaklanjuti hasil Rakernas ini," ujarnya didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel Sukarniaty Kondolele.
Launching KISAK yang dirangkai pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sulsel itu, juga ditandai dengan penerbitan 49 dokumen kependudukan di masing-masing kabupaten kota.
Melalui program KISAK ini, kata Naoemi, PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota, akan bersinergi, bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga dapat mengakses pelayanan publik mulai dari akte kelahiran hingga KTP.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Kartu ID Anak dan KTP Elektronik 17 tahun secara simbolis oleh Naoemi Octarina.
Sementara, Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, PKK Sulsel bersinergi dengan Dinas Catatan Sipil Sulsel, untuk melakukan gerakan administrasi kependudukan yang pertama kali di Indonesia.
Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten kota untuk bersinergi dengan PKK di daerahnya masing-masing.
"Saya sudah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kota agar mensupport program KISAK ini sampai ke tingkat paling bawah," ujarnya.
Sukarniaty mengakui, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan, kecuali bersoal dengan masalah pelayanan publik. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan PKK sebagai mitra pemerintah, yang memiliki kader hingga ke tingkat paling bawah.
"Kami bermitra dengan PKK, karena PKK tidak hanya subjek, tapi juga objek yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.
Berita Terkait
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib