Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan membuka 30 fakultas kedokteran baru di berbagai kampus di Indonesia untuk memenuhi jumlah dokter umum yang saat ini dinilai masih kurang.
Di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8), Presiden juga menyampaikan target pemerintah segera membuka 148 program studi (prodi) khusus pendidikan spesialis dan subspesialis pada tahun 2025.
"Tahun ini, kita juga akan buka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya, 23 adalah prodi subspesialis. Saya ingin menambah fakultas kedokteran. Yang sekarang harus kita tambah, jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan," kata Presiden Prabowo.
"Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Insya Allah untuk mengejar tadi 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000," kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan jika langkah-langkah untuk memenuhi kekurangan dokter umum dan dokter spesialis, dokter subspesialis itu segera dilakukan, maka Indonesia harus menunggu sampai 35 tahun lagi sampai akhirnya memiliki jumlah dokter yang cukup untuk merawat 280 juta lebih penduduk.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi masalah kekurangan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis itu.
"Kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja keras," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menekankan harus menggunakan segala kemampuan untuk mencapai cita-cita yaitu kesehatan yang terbaik, layanannya untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan.
Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin, dan yang tinggal di (daerah) paling terpencil berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik, ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan pendidikan dan kesehatan menjadi wujud dari demokrasi yang sebenarnya, karena negara yang berhasil menegakkan demokrasi, ialah negara yang dapat memberikan pendidikan dengan layanan terbaik, dan pelayanan kesehatan terbaik.
"Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik," kata Presiden.
Kesehatan dan pendidikan yang baik, hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang (diperuntukkan) membeli alat-alat yang terbaik dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa (lebih) di atas (daripada) golongan lain, sambung Presiden.
