Makassar (ANTARA) - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Makassar siap melaksanakan pemeriksaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jika diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami siap melakukan pemeriksaan, apabila kami diminta (BGN)," ujar Kepala BB Labkesmas Makassar dokter Irene saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa.
Hal tersebut menyusul adanya insiden dugaan keracunan makanan para siswa penerima BGN yang diproduksi SPPG setelah didistribusikan ke sejumlah sekolah.
Kendati demikian, pihaknya masih menunggu jadwal BGN untuk membahas hal itu, termasuk melibatkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM.
Terkait pemenuhan sertifikat layak higienitas dan sanitasi tiap SPPG, kata dia, mendukung penuh. Sebab, sertifikat ini mestinya dimiliki setiap SPPG. Namun yang mengeluarkan sertifikat adalah wewenang Dinas Kesehatan.
Oleh karena itu, pihaknya siap dilibatkan dalam proses pemenuhan sertifikat SPPG berdasarkan hasil pemeriksaan guna membantu Dinas Kesehatan memutuskan apakah sudah sesuai atau tidak.
"Makanya kami akan komunikasikan. Kami hanya melakukan pemeriksaan dan bisa membantu pihak yang mengeluarkan (sertifikat) ini sudah layak atau tidak," katanya menekankan.
Mengenai dengan kasus dugaan keracunan makanan siswa di sekolah program MBG, kata dia, itu mesti diteliti lebih dalam. Karena, kemungkinan penyebab keracunan banyak, salah satunya bisa terjadi dari pola konsumsi makanan.
"Belum tentu keracunan itu dari bahan makanan. Mesti kita ingat makanan itu sudah dimasak, misalnya dari jam berapa, terus pagi-pagi sampai ke sekolah, dan baru dikonsumsi siang hari," ungkap dia.
"Ketika dikonsumsi lewat empat jam setelah di masak, maka bisa jadi itu sudah memunculkan bakteri. Butuh pemeriksaan mendalam. Ini memang komprehensif. Niatan pemerintah sebetulnya baik, memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anak secara gratis," tuturnya menambahkan.
Dapur SPPG di Makassar
Berdasarkan data, sebanyak 45 SPPG telah beroperasi di 15 kecamatan se-Kota Makassar sebagai penyedia makanan program MBG. Jumlah penerima MBG total sebanyak 138.636 orang. Rinciannya, 136.645 siswa dan 1.991 balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Namun demikian, dari data Dinas Pendidikan Kota Makassar tercatat ada empat SPPG berhenti beroperasi sementara. Seperti SPPG Tamalanrea 1, SPPG Manggala-Bangkala 2, SPPG Panakukang 2 dan SPPG Manggala.
Mengenai dengan penutupan SPPG Panakukang 2 yang viral di media sosial terkait biaya hanya dikenakan Rp6.500 per satu porsi MBG per siswa, yang semestinya Rp10.000 per porsi, mendapat respons Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman.
Achi meluruskan dengan berdalih penutupan SPPG di Panakkukang 02 tersebut karena dapurnya tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur atau SOP. Selain itu, pengelolaan limbah dan sanitasinya dinilai tidak layak.
Sebelumnya, Mitra BGN dapur SPPG Panakukang 2 Arifin Gassing tidak mengerti mengapa harus Rp6.500 per porsi, padahal seharusnya di atas harga itu. Atas penutupan SPPG tersebut, belasan pekerja kehilangan pekerjaan. Dari informasi diperoleh, beberapa pengelola SPPG diduga dikelola perusahaan anggota dewan dan pejabat pemerintah.
