Tidak ada WNI jadi korban kerusuhan pemilu di Tanzania

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa hingga saat ini belum ada WNI yang menjadi korban dalam unjuk rasa besar-besaran dalam pemilihan umum di Tanzania.

Menurut keterangan tertulis di media sosial X, Sabtu, Kemlu RI bersama KBRI Dar Es Salaam terus memantau perkembangan kondisi di Tanzania serta keselamatan para WNI di negara tersebut.

“Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini tidak terdapat laporan korban WNI,” demikian pernyataan Kemlu RI.

KBRI Dar Es Salaam mencatat terdapat 112 WNI di Tanzania per September 2025 yang tersebar di Dar Es Salaam dan wilayah Zanzibar, ucap Kemlu RI.

Mengingat situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih, WNI di Tanzania diimbau agar terus waspada, menghindari kerumunan, serta mematuhi semua ketentuan dan peraturan pemerintah setempat.

Kemlu RI juga mengimbau para WNI di Tanzania untuk segera menghubungi KBRI Dar Es Salaam melalui saluran telepon +255-78-60098701 apabila menghadapi situasi darurat.

Unjuk rasa besar-besaran merebak di Tanzania menjelang pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota Majelis Nasional, dan anggota legislatif daerah pada Rabu (29/10) waktu setempat dan masih berlanjut hingga berita ini diturunkan.

Protes tersebut terjadi akibat para pemilih yang frustrasi atas tiadanya kompetisi yang berarti dalam pemilu, setelah calon presiden dari kelompok oposisi didiskualifikasi. Media setempat melaporkan bahwa sudah 700 warga Tanzania tewas dalam tiga hari unjuk rasa tersebut.

Pada Sabtu waktu setempat, otoritas Tanzania mengumumkan bahwa presiden petahana, Samia Suluhu Hassan, menjadi pemenang pemilu usai meraih hingga 97,66 persen suara pemilih.

Hassan telah menjabat sebagai Presiden Tanzania sejak 2021, ketika ia menggantikan pendahulunya, John Magufuli, yang wafat saat menjabat.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas kerusuhan yang terjadi di Tanzania.

Sementara, Uni Afrika dan Komunitas Afrika Timur (EAC) menyerukan supaya otoritas Tanzania memastikan transparansi dalam menangani kerusuhan pascapemilu.