Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengusulkan revitalisasi 200 hektare tambak rakyat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
"Kami mengusulkan sekitar 200 hektare tambak rakyat di Sulbar untuk direvitalisasi melalui program KKP," kata Suhardi Duka dalam keterangan diterima di Mamuju, Kamis.
Gubernur Sulbar melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari I Jakarta, Kamis.
Gubernur yang turut didampingi Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, diterima langsung Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dan dihadiri oleh sejumlah direktur teknis lingkup KKP.
Selain revitalisasi 200 hektare tambak rakyat, pada pertemuan itu Suhardi Duka juga meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat armada nelayan di Sulbar.
"Masyarakat Sulbar merupakan pelaut ulung, namun belum sepenuhnya ditunjang alat tangkap modern. Kami membutuhkan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan," ujar Suhardi Duka.
Gubernur juga berharap adanya tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulbar, terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Kabupaten Mamuju.
"Kami juga menyampaikan pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi yang perlu dijaga melalui dukungan langsung dari KKP," ujar Suhardi Duka.
Pada pertemuan itu, Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan maritim Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan apresiasi atas langkah aktif Pemprov Sulbar dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan.
"Catatan dan usulan pak Gubernur akan kami tindak lanjuti melalui direktorat teknis terkait," ujarnya.
Sementara, Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Penataan Ruang Laut KKP Gemi Tri Astutik melaporkan bahwa tim KKP telah meninjau langsung calon lokasi revitalisasi tambak rakyat di Sulbar.
Ia menekankan pentingnya kepemilikan alas hak tanah yang jelas sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.
"Dari hasil pemetaan kami, beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini," jelasnya.
Sedangkan, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abdul Rauf menyampaikan bahwa Sulbar memiliki peluang besar untuk memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan syarat lahan yang tidak bermasalah (clear and clean) minimal satu hektare.
"Semangat modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya," ujarnya.
Ia juga membuka ruang bagi Sulbar untuk mengajukan lebih banyak desa pesisir dalam program nasional.
"Sulbar memiliki 54 desa pesisir. Silakan ajukan, karena kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional," katanya.
