Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulsel menargetkan sistem manual tidak lagi digunakan dalam pelayanan pemerintahan wujud dari transformasi digital sebagai standar baru tata kelola pemerintahan modern.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, sebuah langkah strategis yang menandai dimulainya "babak baru" tata kelola pemerintahan tidak lagi sistem manual yang rawan keliru dan lamban.
"Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital," ujarnya saat menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025 di Makassar, Senin.
Maka dari itu, Pemkot Makassar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melek digital, lalu bergerak menuju sistem terintegrasi dan transparan.
Munafri, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Apalagi hanya dua OPD yang tercatat benar-benar menerapkan digitalisasi di ruang lingkup Pemkot Makassar.
Munafri menegaskan bahwa setelah pembentukan tim digitalisasi, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi.
"Pastinya ada target, dan harus jalan. Tim ini akan membuat jadwal yang memaksa semua OPD menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi," ujarnya.
Menurutnya, banyak OPD yang menganggap digitalisasi hanyalah urusan aplikasi dan fitur sederhana, padahal transformasi digital menyangkut hal strategis seperti akuntabilitas, efisiensi data, dan transparansi keuangan.
Ia menilai sistem manual dianggap remeh oleh sebagian pihak, padahal dampaknya sangat besar terhadap keakuratan data dan kepercayaan publik.
Munafri menyebutkan kebiasaan sebagian OPD yang masih melakukan pembayaran manual sehingga rawan kesalahan hingga manipulasi.
Menurut dia, sistem manual bukan hanya tidak efisien, tetapi juga rawan fitnah dan manipulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah memastikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak di lingkup Bapenda sudah berjalan jauh dan menunjukkan hasil yang signifikan.
Menurutnya, pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Pakinta telah menjadi salah satu lompatan paling nyata dalam transformasi layanan Bapenda.
"Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan, bahkan terakhir itu meningkat sekitar 400 persen penggunaan aplikasi online untuk membayar pajak," tambahnya.
Ia menyebut, Bapenda tengah mempersiapkan aplikasi yang lebih terpadu agar pembayaran pajak dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital.
