Pemkot Makassar dukung program sejuta rumah

Jumat, 3 April 2015 11:11 WIB

"Pada dasarnya kami pemda mendukung penuh program tersebut apalagi bagi masyarakat ekonomi rendah...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar menyatakan siap mendukung program Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait penyediaan satu juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Pada dasarnya kami pemda mendukung penuh program tersebut apalagi bagi masyarakat ekonomi rendah," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Makassar, Ngurah Agung Lahmuddin, Jumat.

Menurut dia, program tersebut sangat membatu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah bagi mereka yang tidak mempunyai rumah. Selain itu pendirian satu juta rumah sesuai dengan program pengembang.

"Kami Pemda juga terus mendorong pengembang untuk mengupayakan rumah murah serta menyiapkan lahan guna penyediaan rumah," papar mantan staf ahli Wali Kota bidang desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan baik dan bebas korupsi itu.

Mengenai kesiapan lahan untuk pembangunan satu juta rumah tersebut berdasar regulasi program itu yang berhak memiliki rumah yakni buruh, PNS, Polri, dan TNI dengan uang muka hanya satu persen dan kredit kepemilikan rumah lima persen, kata dia, masih diproteksi.

Ia menyebutkan pihaknya baru akan melakukan proteksi lahan di wilayah Kecamatan Manggala, Antang, mengingat tim asset terus melakukan pendataan lahan kosong milik pemerintah kota.

"Masih ada lahan di wilayah Manggala namun masih sementara diproteksi karena dilakukan pendataan, tapi masih ada beberapa lokasi lain yang bisa dijadikan lahan untuk membangun rumah sesuai program Pemerintah Pusat," bebernya.

Selain itu pihaknya juga mendorong pengambang untuk bersinergi dalam menjalankan program pemerintah tersebut seperti mempermudah regulasi perizinan dan izin terkait lainnya.

Kendati pihaknya menyatakan siap menjalankan program tersebut namun dirinya mengaku belum mendapatkan informasi apakah Pemkot Makassar terdaftar sebagai penerima program tersebut atau tidak.

Agung menambahkan program sejuta rumah tersebut bila nantinya berjalan dapat menggunakan sistem KPR melalui bank bahkan sistem fasilitas Kredit Usaha Rakyat atau KUR juga bisa dimanfaatkan bagi masyarakat miskin.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat Koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait pembangunan sejuta rumah tersebut memakai APBN dan non-APBN.

Diketahui untuk APBN dialokasikan sebesar Rp11,7 triliun dengan target membangun 334.000 unit rumah sementara dari non-APBN sebesar Rp63,5 triliun dibangun sebanyak 660.000 unit rumah.

Persatuan perusahaan Real Estat Indonesia (REI) sebelumnya juga mendukung program tersebut dengan mengikutsertakan 56 ribu unit rumah saat pemancangan tiang perdana sejuta rumah pada 30 April 2015.

REI mengusulkan sejumlah unit rumah tersebut akan disebar di tiga wilayah yakni wilayah I meliputi Sumatera, kemudian wilayah II, Jawa dan Kalimantan dan wilayah tiga di bagian kawasan Indonesia bagian timur. Yuniardi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.