Logo Header Antaranews Makassar

Krisis Pangan Harus Dipahami Agar Fokus Menghadapi

Jumat, 14 Agustus 2009 00:04 WIB
Image Print

Makassar (ANTARA Sulsel) - Krisis pangan yang mengancam harus dapat dipahami agar bisa lebih fokus menghadapi, termasuk memaksimalkan komoditi pasar yang dapat diusahakan untuk mendapatkan keuntungan.

Jadi, walau secara global produksi pangan bisa melebihi kebutuhan kalori, namun umumnya hal ini tidak terlalu berpengaruh. Itu karena penyediaan komoditas pangan ditentukan dari kemampuan masing-masing negara dalam menyediakannya.

Hal itu dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang juga Bupati Bantaeng, Prof Dr HM Nurdin Abdullah, M.Agr ketika membeberkan strategi menghadapi krisis pangan di depan 300-an wisudawan Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis.

Bupati Bantaeng yang guru besar tersebut membawakan orasi ilmiah "Strategi pembangunan pertanian daerah untuk menuju kedaulatan pangan nasional".

Saat itu juga dilakukan penandatangan naskah kerjasama peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk penelitian antara Rektor UIM, Dr Ir A. Majda M. Zain, MSi dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah dan Bupati Pangkep, Syafruddin.

Ketersediaan pangan sangat krusial bagi tiap warga negara. Tanpa komsumsi pangan yang memadai, manusia tak akan mungkin hidup. Karena itu dibutuhkan suatu sistem yang benar-benar solutif yang menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara.

Nurdin mengatakan, sebagai suatu komoditi pasar yang membuka peluang investasi secara bebas dan ketersediaan komoditi ini secara lancar, dibutuhkan kondisi pasar yang stabil.

Itu bertujuan untuk membuat investasi dalam komoditi ini tetap bergairah, sehingga produksi pangan berjalan lancar.

"Hanya saja, ketersediaan produk pangan di pasar dapat terjadi melalui produksi domestik dan impor bahan pangan," ujarnya.

Selain itu, harus diperhatikan juga masalah ketergantungannegara. meskipun ketersediaan pangan bisa diatasi melalui impor bahan pangan.

Masalah penyediaan bahan pangan bisa terjadi ketika akses impor sewaktu-waktu terbatas, baik diakibatkan ketersediaan produk luar negeri yang minim maupun kemampuan impor yang kecil karena kurang modal.

Karena itu, lanjutnya, untuk menjamin komsumsi pangan masyarakat, produksi bahan pangan domestik sebisa mungkin mencukupi kebutuhan agar tidak ada permasalahan yang di luar kendali negara.

Pada tataran pembangunan pertanian daerah, memerlukan upaya peningkatan kinerja, infrastruktur, penggunaan teknologi yang dinamis dan spesifik lokasi yang sesuai dengan tuntutan zaman dapat terwujud jika didukung infrastruktur yang memadai.

Hingga saat ini, mekanisasi pertanian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian.

Meski begitu, modernisasi pertanian lebih ditingkatkan dan dilakukan secara tepat guna, khususnya pada pengembangan persawahan dan perkebunan.

"Tepat guna modernisasi pertanian sangat penting ditunjang pengembangan infrastruktur jalan tani, sistem irigasi dan drainase," ujarnya.

Persoalannya, lanjutnya, telah terjadi kelangkaan tenaga kerka tani pada beberapa daerah. Fenomena ini membutuhkan introduksi mekanisasi pertanian.

Program mekanisasi pertanian untuk mengefisienkan proses produksi yang mengalami hambatan yang disebabkan rendahnya mobilitas alat dan mesin pertanian.

Rendahnya mobilitas alat dan mesin pertanian disebabkan kurangnya jalan tani (farm road). Sebagian besar areal persawahan di Indonesia tidak memiliki jalan tani, dengan demikian, pembangunan jalan tani pada areal persawahan lebih diprioritaskan untuk mempercepat terwujudnya efisiensi yang didukung teknologi pertanian yang tepat guna.

Demikian pula dengan fragmentasi lahan yang terlalu kecil. Menurut Bupati, semakin luas ukuran lahan per petak, semakin efektif penggunaan alat dan mesin pertanian.

Masalahnya, di Indonesia fragmentasi (ukuran lahan per petak sawah) semakin mengecil, rata-rata 0,25 ha/petak.

Fragmentasi lahan yang terlalu kecil menjadi hambatan utama menyukseskan mekanisasi pertanian, sehingga pemerintah perlu melakukan program konsolidasi lahan yang mengakselerasi mekanisasi pertanian berdayaguna.

Menurut dia, modernisasi pertanian harus ditunjang ketersediaan air. Alokasi air untuk pertanian pada sebesar 70 persen dari seluruh alokasi air untuk kegiatan pembangunan. Jumlah ini masih sangat besar.

Beberapa negara maju hanya menggunakan 30 persen saja. jumlah ini dapat diturunkan dari 70 persen menjadi 40-50 persen saja sehingga dapat diperoleh kelebihan air untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi irigasi pada lahan sawah dan lahan pertanian yang ada.

Teknologi padi system rice intensification, pengelolaan tanaman terpadu, sistem Legowo dan Ipat-BO dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan produksi input dan minimal termasuk penggunaan input air.

Ketersediaan air pada lahan kering untuk pengembangan perkebunan juga masih sangat rendah, perhatian pemerintah untuk pengembangan lahan kering dalam hal penyediaan air masih sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak ada.

Karena itu, katanya, program pengembangan irigasi lahan kering melalui irigasi bertekanan (sprinker, drip irrigation) perlu mendapat perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas pada produk perkebunan.

Penggunaan irigasi bertekanan pada lahan pertanian dapat menjadi salah satu strategi mengefisienkan air dalam kaitan menyikapi fenomena pemanasan global yang terjadi saat ini.

(T.PSO-099/F003)