PEMERINTAH DIDESAK ROMBAK DISTRIBUSI PUPUK
Makassar, 28/11 (ANTARA) - Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk merombak distribusi pupuk yang diterapkan selama ini.
"Kami setuju dengan penerapan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk mengetahui jumlah pasti kebutuhan pupuk petani, namun sistem distribusinya harus dirombak, karena masih cenderung merugikan petani," kata Ketua KTNA Sulsel Rahman Daeng Tayang di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan selama ini produsen pupuk selalu mengatakan stok pupuk di gudang aman untuk kebutuhan musim tanam. Namun kenyataannya petani di lapangan masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut dia, panjangnya mata rantai distribusi pupuk selama ini menjadi salah satu penghambat pasokan pupuk datang tepat waktu khususnya pada saat dibutuhkan petani pada masa pemupukan tanaman.
Dengan sistem RDKK yang menjadi patokan distributor kemudian ke produsen, penyaluran pupuknya kembali ke tangan distributor sehingga petani masih membutuhkan 'perpanjangan tangan' dari pedagang eceran yang menjadi 'tangan' distributor.
"Padahal sebagian besar distributor masih mementingkan unsur dagangnya atau bermental pedagang, dari pada membantu petani meningkatkan produksi. Sehingga tak heran ada penjual yang mematok harga pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET)," katanya.
Terkait dengan hal itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyerahkan muara penjual kepada pemerintah kabupaten/kota atau ke kelompok tani.
Jika diserahkan ke kelompok tani untuk menyalurkannya, tentu petani tidak akan mempersulit sesamanya.
Sementara itu, Ajiep Padindang dari Komisi II DPRD Sulsel mengatakan lambannya distribusi yang memunculkan spekulan hendaknya disikapi dengan cermat dan tanggap. Apabila ada distributor yang tidak sanggup menjadi distributor yang baik, pihak produsen harus berani memutuskan kerjasamanya.
"Jadi, produsen pupuk harus benar-benar berpihak kepada petani, bukan hanya memikirkan keuntungan semata dengan melakukan berbagai cara," katanya.
Apabila hal itu tidak segera disikapi, ia pesimis target Pemprov Sulsel mencapai surplus beras dua juta ton dan jagung 1,5 ton dapat tercapai.***7***
(T.K-SUR/C/M008/M008) 28-11-2008 17:01:49
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
