#ASET DAERAH

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya gagal untuk menyukseskan Program "Hunian DP 0 Rupiah" yang merupakan janji Kampanye gubernur ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas IA Khusus Dju Johnson Mira Mangngi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara ...

PT Adonara Propertindo sebagai rekanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Pembangunan Sarana Jaya dituntut tidak beroperasi selama satu tahun dalam kasus dugaan ...

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga terdakwakasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek "Hunian DP 0 Rupiah" di Munjul, Jakarta Timur, dengan tuntutan ...

PT PLN (Persero) mempererat kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menutup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat, ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melakukan eksekusi terhadap terpidana mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota KupangThomas More dalam kasus korupsi aset tanah milik ...

Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mencermati praktik patgulipat atau permainan obligor maupun debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam menguasai aset yang telah ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dalam perencanaan pembangunan pada 2023, masih fokus pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian. Hal ini dibahas dalam Forum ...

Sebanyak 85.000 sertifikat tanah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Program PTSL merupakan ...