#KOPEL SULSEL

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyatakan pengajuan hak angket anggota DPRD Makassar mengenai reklamasi di pesisir pantai Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi ...

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan, 50 persen kepala daerah di Indonesia belum sadar akan pentingnya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan ...

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, perlu keseriusan pihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit anggaran studi banding ...

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legeslatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, permintaan hutang Pemprov Sulsel sebesar Rp500 miliar ke pemerintah pusat tidak logis. ...

Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukan jaminan terbebas dari kasus korupsi. "Pemprov ...

Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, sekitar 70 persen dana APBD Sulsel digunakan untuk operasional birokrasi. "Kondisi ini ...

Koordinator Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan tidak perlu mengganggu layanan ...

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lantas menjadi jaminan daerah itu bebas praktik korupsi, kata Direktur ...

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legeslatif Indonesia Syamsuddin Alamsyah mengatakan, adanya program Haji dengan menggunakan APBD karena mendapat restu Gubernur Sulsel. ...

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diterbitkan Pemprov Sulawesi Selatan belum berjalan optimal. "Pelayanan publik, khususnya ...