#KOPEL SULSEL

Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, dana aspirasi yang diajukan pada RAPBN 2016 dapat menjadi jebakan bagi anggota DPR RI. ...

Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sri Rahmi menyatakan kode etik perlu diperbaharui mengingat saat ini tidak sesuai lagi dengan payung hukum yang ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Sulawesi menilai DPRD Kota Makassar tidak produktif dalam fungsinya di bidang legislasi berdasarkan pada jumlah produk hukum ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar menilai rekomendasi DPRD Makassar tentang tanggapan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota sangat tidak berbobot dan tidak ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyebutkan anggota DPRD di Sulawesi Selatan lebih banyak melakukan kunjungan ke luar kota dari pada mengerjakan tugas utamanya. ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyebut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak taat terhadap Peraturan Perundang-undangan karena belum menyampaikan laporan ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menilai anggaran perjalanan untuk 50 anggota DPRD Makassar sepanjang tahun anggaran 2015 sebesar Rp6 miliar, sebagai pemborosan. ...

Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menyatakan keberangkatan 25 orang anggota Badan Anggaran bertujuan untuk studi banding serta berkonsultasi dengan Kementerian ...

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan merekomendasikan Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel segera menyelesaikan pondasi jembatan di Kawasan Central Point of ...

Komisi D DPRD Sulawesi Selatan bersama Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel menggelar rapat membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan ...