#MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

Kumpulan berita mencegah perkawinan anak, ditemukan 81 berita.

Kemenkumham Sulsel sosialisasikan layanan AHU parpol dan kewarganegaraan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait partai politik (parpol) dan kewarganegaraan. ...

Pemkot Makassar bersama Konjen Australia perjuangkan kesetaraan gender

Pemerintah Kota Makassar bersama Konsulat Jenderal Australia siap memperjuangkan kesetaraan gender pada peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2023. Wakil ...

Pemprov Sulbar terapkan program keluarga asuh pada aksi penanganan stunting

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerapkan program keluarga asuh sebagai bentuk aksi nyata penanganan stunting di daerah itu. "Sebagai bentuk aksi nyata penanganan stunting, kita ...

Wapres Ma'ruf Amin dorong percepatan penurunan angka stunting di Sulbar

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat menyusul kurun empat tahun terakhir daerah itu belum dapat keluar dari posisi dengan angka ...

Kemenko PMK sebut orang tua berperan besar mencegah perkawinan anak

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mencegah perkawinan anak. "Perkawinan ...

Ketua TP PKK mengajak perempuan Sulbar jadi inovator dalam pembangunan

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Provinsi Sulawesi Barat Yulia Zubir Akmal mengajak kaum perempuan untuk menjadi inovator dalam pembangunan. “Perempuan diharapkan menjadi ...

Pakar: Pengesahan pasal minuman memabukan dan perzinahan di KUHP sudah tepat

Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menyatakan pengesahan pasal terkait minuman dan bahan memabukkan serta perzinahan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tepat. ...

Anggota DPR: Pelaku pariwisata tak perlu khawatir KUHP baru

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyatakan pelaku industri pariwisata tidak perlu khawatir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi mematikan bisnis nya, khususnya pasal yang ...

Kohabitasi tak bisa dipidana jika tidak ada pengaduan

Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk menyosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat luas sebelum undang-undang ini berlaku pada tahun 2025. Sebelum pada hari-H sidang maupun setelah Rapat ...

DP3A Kota Makassar siapkan generasi milenial jadi agen pelopor dan pelapor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar menyiapkan generasimilenial yang tersebar di 15 kecamatan untuk menjadi agen pelopor dan pelapor. Kepala DP3A Kota ...