Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Liberti Sitinjak dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan dari Pemerintah pusat sebagai pembina Kabupaten dan Kota Peduli HAM karena dinilai mampu membawa empat dari enam kabupaten di provinsi ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya membangun jaminan yang manusiawi bagi setiap warga negara sebagai dasar pelaksanaan penghormatan, ...
Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...
Pada Selasa (6/12/2022) Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diketok dalam rapat ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional dalam ...
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak setuju dengan muatan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ...
Rapat Paripurna DPR pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang. "Apakah RUU KUHP dapat disetujui untuk ...
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar Alexander Paltimengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan sebagai pembina kabupaten/kota Peduli HAM. ...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus meminta publik tidak berspekulasi terlebih dahulu terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). "Publik ...