#MUSADDAQ

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan menyebutkan alokasi anggaran pendidikan untuk Sulsel hanya 2,40 persen dari APBD padahal sesuai aturan 20 persen. ...

Komite Pemantau Legislatif atau Kopel Indonesia meminta agar para terdakwa koruptor tidak dimanja apalagi diberikan perlakuan khusus. "Semua yang berhadapan dengan ...

Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara tegas menyatakan bila proyek reklamasi kawasan Center Poin of Indonesia (CPI) tetap dilanjutkan maka akan menuai ...

Peringatan hari antikorupsi yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 9 Desember akan diperingati oleh ratusan aktivis pada 18-22 Desember di kawasan puncak Malino, Kabupaten ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar agar segera mengumumkan kepada publik data legislator yang malas berkantor ...

Legislator Komisi ll DPR-RI Luthfi Andi Mutty menilai dana bantuan sosial saat ini rawan disalahgunakan atau diselewengkan, khususnya bagi kabupaten yang menggelar ...

Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada 2015 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan di atas 150 ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan meminta Komisi Pemilihan Umum setempat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit dana kampanye yang ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 rawan kepentingan petahana karena masih berstatus ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan merasa senang jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin terlibat dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala ...