#OMBUDSMAN RI

Kumpulan berita ombudsman ri, ditemukan 454 berita.

Mendagri minta IPDN ubah kurikulum belajar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar Praja. "Saya minta juga ...

Komisi Yudisial bersama Ombudsman kerja sama terkait pengawasan hakim

Komisi Yudisial (KY) RI bersama Ombudsman bekerja sama terkait dengan upaya pengawasan hakim dan pelayanan publik dalam mewujudkan peradilan bersih serta hakim yang berintegritas. "MoU ini ...

Ombudsman RI menyarankan pemerintah melakukan pembatasan distribusi BBM bersubsidi

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyarankan Pemerintah melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite. "Untuk kendaraan pribadi roda empat, dikenai BBM ...

Ombudsman minta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena menyulitkan masyarakat

Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar karena dapat menyulitkan ...

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR tolak wacana dwi fungsi TNI

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RISukamta menolak wacana penempatan tentara aktif di jabatan sipil (dwi fungsi TNI), yang muncul ketika revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk ...

Ombudsman menemukan tiga malaadministrasi pengangkatan penjabat kepala daerah

Ombudsman RI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam ...

Ombudsman mengapresiasi kinerja PPIH Embarkasi Makassar

Tim Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan apresiasi atau pujian terhadap kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar yang telah berhasil memberangkatkan 19 kloter ...

KuPP desak Pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan pencegahan penyiksaan

Tim Kerja untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari enam lembaga mendesak Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi peraturan pencegahan penyiksaan sebagaimana yang terdapat dalam ...

Komnas dorong Kapolri segera buat pedoman penyelidikan perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo segera membuat pedoman penyelidikan perempuan yang berhadapan dengan ...

Ombudsman: Masih banyak penyelenggara publik berorientasi kekuasaan daripada pelayanan

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menilaihingga kini masih banyak penyelenggara layanan publik yang berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan kepada masyarakat. "Selama ...