#OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laolymenegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas ...

Ratusan buruh melaksanakan shalat Jumat bersama di Jalan Gatot Subroto, depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat siang, di sela aksi demo menuntut pencabutan Undang Undang Cipta ...

Ribuan buruh se-Jabodetabek dari berbagai organisasi tetap melanjutkan aksi demo menolak Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Senayan, Jakarta Pusat, ...

Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan komplek Gedung MPR/DPR/DPRD RI, ...

Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. "Apakah revisi ini ada sangkut ...

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12) menyetujui sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan 254 RUU masuk Prolegnas RUU Perubahan ...

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika tuntutan tidak dikabulkan, salah satunya merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan ...

Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup dua lajur Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat terkait aksi buruh yang dilakukan di kawasan Bundaran Patung Kuda dan Balai Kota DKI, ...

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca-Putusan Mahkamah ...

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. "Seluruh materi dan substansi dalam ...