#OPINI WTP

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kembali menerima opini tersebut atas Laporan ...

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD). "Saya ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023. ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan opini Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian ...

Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Sulsel Indah Rahayuningsih berharap laporan keuangan (lapkeu) yang akuntabel, berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintah dapat ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Liberti Sitinjak mengatakan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bentuk tanggung jawab kita ...

Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan. ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Selatan menekankan realisasi belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,4 triliun lebih harus dibayarkan sesuai ...

Pemerintah Kabupaten Pangkep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ...