#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 718 berita.

Pakar: BPJS kesehatan perlu segera audit forensik digital terkait kebocoran data

Lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) memandang perlu BPJS Kesehatan segera melakukan audit forensik digital terkait dengan dugaan kebocoran ...

Lemkapi mengapresiasi keberhasilan polisi tekan jumlah pemudik

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengapresiasi terhadap jajaran kepolisian karena sukses menekan jumlah pemudik pada Lebaran 2021 atau 1442 Hijriah. "Kami melihat upaya ...

Pakar: Perekrutan pegawai KPK harus mengikuti sistem hukum nasional

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistem hukum nasional. ...

Majelis Hakim kabulkan penangguhan penahanan Jumhur Hidayat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) di Jakarta, Kamis, mengabulkan penangguhan penahanan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat. Dengan ...

Yusril Ihza Mahendra: Ada persoalan baru pascapelaksanaan PSU Pilkada serentak 2020

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 kini menciptakan persoalan baru. ...

Mabes Polri kebanjiran karangan bunga setelah tangkap tersangka teroris Munarman

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia kebanjiran karangan bunga sebagai bentuk apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap penangkapan tersangka teroris Munarman. "Kami melihat itu bagian ...

Indriyanto Seno Adji kembali mengabdi di KPK

Berselang sekitar enam tahun setelah meninggalkan KPK, Indriyanto Seno Adji kembali ke lembaga penegak hukum tersebut. Bila pada Februari-Desember 2015 Indriyanto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ...

Pakar: RUU perampasan aset akan mengubah paradigma penegak hukum

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mengubah paradigma penyelenggara hukum dan penegak hukum di Indonesia. ...

Pakar hukum: Polisi harus tindak gerakan radikal melalui medsos

Pakar hukum Petrus Selestinus menyebutkan polisi mesti menindak gerakan radikal dan memproses hukum orang-orang di balik media sosial radikal. Petrus Selestinus, dalam rilis diterima di Jakarta, ...

Dua hal baru dibuat KPK: SP3 dan penyuluh antikorupsi di penjara

Setidaknya ada dua hal yang baru pertama kali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Maret 2021, pertama adalah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan ...