#PAKAR HUKUM

Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menyatakan bahwa terdapat gangguan pada tatanan kebangsaan Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai alasan. ...

Tiga hakim Hong Kong akan memutuskan pada Selasa (27/7) apakah slogan protes "Bebaskan Hong Kong. Revolusi Zaman Kita" tergolong seruan untuk memisahkan diri dari China. Mereka akan ...

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar menilai KPK tidak maksimal dalam menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster. “KPK memberi tuntutan yang ...

Arus lalu lintas di persimpangan Jalan Ahmad DahlanKota Padang sempat semrawut, hingga membuat sejumlah pengendara terjebak di tengah simpang jalan. Saat itu, kemacetan tak terhindarkan ...

Pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diharapkan selesai pada tahun ini. Jangan sampai tertunda lagi seperti pada September 2019. Kendati ...

Pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan kearifan lokal ketika membahas kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal-pasal ...

Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN) XIX/2021 untuk eksplorasi riset diadakan pada 28 Juni hingga 9 Juli 2021 dalam jaringan dan diikuti oleh 139 peserta yang tersebar di 23 provinsi di Tanah ...

Pakar hukum Unissula Semarang Jawade Hafidz menilai pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dikaji ulang karena sangat subjektif, bahkan ...

Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab ...

Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ProfesorHibnu Nugroho menilai ketentuan dalam Pasal 471 Ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...