#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 718 berita.

Pakar: Ada dua opsi penanganan kasus dugaan rudapaksa di Luwu Timur

Pakar Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan Prof Hambali Talib menyatakan ada dua opsi penanganan dugaan kasus rudapaksa tiga anak ...

Jubir Partai Demokrat jelaskan alasan gunakan jasa hukum Hamdan Zoelva

Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan tiga alasan menggunakan jasa hukum Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum Partai Demokrat. "Bang Hamdan direkrut sebelum ...

Mengawal pemindahan ibu kota negara dengan hukum

Ide atau gagasan pemindahan ibu kota telah terdengar sejak 3 tahun terakhir dan terus menggema hingga saat ini. Gagasan tersebut pun berdampak pada antusiasme masyarakat untuk berpindah ke calon ...

Dewan HAM PBB tunjuk pelapor khusus di Afghanistan

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Kamis (7/10) sepakat untuk menunjuk pelapor khusus di Afghanistan guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok Taliban dan pihak-pihak bertikai lainnya ...

Pakar: Perekrutan 56 eks pegawai KPK ke kepolisian perkuat penindakan korupsi

Rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai dapat memperkuat Direktorat ...

Lemkapi: 56 pegawai KPK bisa ubah wajah penanganan korupsi di Bareskrim Polri

Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan, 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan direkrut sebagai ASN Polri bisa mengubah wajah ...

Perlu berpikir ulang terkait opsi model keserentakan Pemilu 2024

Masih cukup waktu untuk memilih model lain terkait dengan keserentakan pemilihan umum ketimbang opsi sekarang ini, terutama kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah ...

Guru Besar : Pemerintah perlu dorong nelayan eksploitasi ZEE Natuna Utara

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu mendorong para nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara ...

Politisi dan akademisi yang tergabung pada ILUNI UI tolak wacana amendemen UUD 45

Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Forum ...

Dua temuan versus dua putusan untuk TWK KPK

Sudah ada empat lembaga negara yang dilapori dan ikut memberikan analisis sekaligus putusan hukum terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dipilih sebagai cara alih status pegawai KPK ...