#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 718 berita.

Asosiasi pengusaha sindir adanya kepentingan politik di balik revisi UMP DKI

Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. "Apakah revisi ini ada sangkut ...

Indonesia berupaya menjadi penengah rivalitas AS dan China

Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan Indo-Pasifik telah mengalami transformasi yang luar biasa. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan wilayah ini telah menjadi rumah bagi perusahaan ...

Nia Ramadhani akan jalani sidang lanjutan di PN Jakpus hari ini

Terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie, serta sopir pribadi Zen Vivanto, akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Pusat, ...

Lemkapi dukung proses hukum kasus keributan oknum anggota TNI-Polri

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung proses hukum terkait keributan yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri. "Apalagi ...

Dana salah transfer kewajiban bank buktikan kekeliruan

Persoalan salah transfer dana mewajibkan pihak bank untuk segera membuktikan adanya kekeliruan transfer tersebut kepada penerima dan berbagai perlindungan berlaku untuk konsumen sebagai bentuk ...

Babak baru pemberantasan kasus korupsi di Tanah Air

Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) pada 9 Desember 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melantik 44 eks pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) di ...

Pakar sebut Parpol kesulitan tentukan kandidat wakil gubernur Sulsel

Pakar Hukum Kepemiluan, Andi Mappinawang menyebut Partai Politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman akan kesulitan menentukan calon wakil ...

Pakar hukum: Upaya separatis Papua gaungkan referendum tidak berdasar

Pakar Hukum Internasional Prof Eddy Pratomo mengatakan adanya upaya-upaya dari Kelompok Teroris Separatis Papua (KTSP) dalam menggaungkan referendum sama sekali tidak berdasar. "Keinginan ...

Pakar hukum: Kasus pelanggaran kode etik pemilu meningkat setelah ada DKPP

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso selaku ahli pemohon menyampaikan bahwa kasus pelanggaran kode etik pemilihan umum (pemilu) meningkatsetelah kehadiran Dewan ...

Mendalami makna "omnibus law" dan dampak penerapannya

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 membuat ...