#PROLEGNAS PRIORITAS 2021

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 akhirnya disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/3), setelah nasibnya terkatung-katung sejak akhir tahun 2020. Prolegnas Prioritas ...

Pakar Hukum Universitas BorobudurProf Faisal Santiagomengatakan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dibutuhkan agar koruptor tidak dapat lagi menikmati kekayaan hasil rasuah ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah ditetapkan DPR. ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Komisi III DPR untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU ...

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati perubahan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program ...

Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pendalaman dan proses pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk ...

Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun lalu, ada beberapa alasan langkah itu dilakukan, salah satunya perbaikan penyelenggaraannya apabila Pilkada, ...

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II DPR telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, setelah melakukan rapat ...