Mahkamah Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Mahkamah menilai, perspektif yang harus dibangun adalah ...
Mahkamah Konstitusi(MK) menolak perluasan subjek pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), lantaran ketiadaan pembatasan dapat ...
Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus mantan calon wakil presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024 Mahfud Md memastikan akan menghadiri pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode ...
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar fokus grup diskusi (FGD) membahas ...
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan membacakan putusan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 pada hari Kamis siang ini. Berdasarkan ...
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan sudah merespons banding yang diajukan oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dengan mengajukan kontra memori banding pada 11 September 2024. ...
Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni terkait syarat usia calon pimpinan (capim) komisi antirasuah, yang ...
Mahkamah Konstitusi telah memutus 308 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2024 dan memprediksi PHPU kepala daerah akan mencapai 324 perkara. "Pada PHPU 2024 lalu, MK telah ...
Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan jumlah calon tunggal usai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengalami penurunan, tetapi belum terlalu ...