#REVISI UU TNI

Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian dan lembaga pascapenetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan ...

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mengatakan bahwa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan upaya ...

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mulai mengkaji wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah forum diskusi (FGD) di Jakarta, Selasa. ...

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengemukakan penempatan prajurit aktif di institusi sipil harus bersumber adanya ...

Warga negara Indonesia di bawah umur 17 tahun yang sudah menikah atau sudah pernah menikah jangan sampai tidak menyalurkan hak pilihnya atau golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 gegara persoalan ...

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengkritik wacana revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang diwacanakan menempatkan perwira aktif di berbagai jabatan sipil, karena langkah mundur ...

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RISukamta menolak wacana penempatan tentara aktif di jabatan sipil (dwi fungsi TNI), yang muncul ketika revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk ...

Presiden Joko Widodo mengatakan penugasan perwira aktif TNI maupun Polri untuk ditugaskan di kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) belum mendesak. "Saya melihat masih ...

Pengamat militer Anton Aliabbas berpendapat perlu ada aturan atau mekanisme yang terperinci soal penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga terkait rencana revisi UU No 34 Tahun 2004 ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memetakan sebanyak 2.398 regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri guna dikaji agar dapat dibenahi untuk lebih ramah iklim ...