#REVISI UU TNI

Kumpulan berita revisi uu tni, ditemukan 52 berita.

KKP merevisi aturan terkait sanksi administratif usaha kelautan dan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi aturan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha di bidang kelautan dan perikanan guna merespons dinamika yang berkembang dan agar ...

Kasal berharap ada aturan tegas terhadap kapal pengangkut PMI ilegal

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengharapkan ada aturan yang tegas terhadap kapal-kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. "Angkatan Laut secara ...

Polisi pastikan tak ada demonstrasi penolakan pemekaran provinsi di Timika

Kepolisian Resor Mimika memastikan tidak ada aksi demonstrasi maupun aktivitas menonjol lainnya yang dilakukan oleh massa yang hendak menolak wacana pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua, ...

Cermati kinerja DPR di 2021

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...

Anggota DPR prediksi Presiden Jokowi akan perpanjang masa jabatan Jenderal Andika

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari memperkirakan Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI selama dua tahun sehingga pensiun ...

Gerindra harap revisi UU Otsus bisa akhiri persoalan di Papua

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani berharap revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua bisa mengakhiri berbagai persoalan di Papua. "Kami ...

Ketua MPR: Revisi UU ITE untuk jamin kebebasan berpendapat di ruang digital

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital dengan ...

Mencoba tetap percaya pada KPK

Ada yang berbeda dalam konferensi pers KPK yang dihadiri Ketua KPK,Firli Bahuri, Deputi Penindakan KPK, Karyoto, serta Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pada Kamis malam (22/4), di Jakarta. ...

Anggota DPR: Perlu kerja sama institusional untuk cegah terorisme

Anggota Komisi I DPR, Saifullah Tamliha, menilai butuh kerjasama antar-institusi negara yang berwenang untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, yaitu dengan memperkuat fungsi intelijen ...

Kaleidoskop - Kekerasan yang terulang di 2020

Rupanya waktu 366 hari tidak cukup untuk mengubah situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM dalam catatan akhir tahun 2020 memandang situasi HAM pada 2020 masih sama seperti tahun ...