#TATA NEGARA

Kumpulan berita tata negara, ditemukan 3327 berita.

Partai NasDem nilai putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu perlu dieksaminasi

Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem Atang Irawan menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan ...

Koordinator JPRR: Putusan PN Jakpus tidak relevan dengan gugatan

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024 ...

Pengamat: BUMN perlu memastikan keamanan aset vital seperti Depo BBM

Pengamat BUMN Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menyarankan kepada Kementerian BUMN untuk memastikan keamanan aset-aset vital perusahaan BUMN yang berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk, ...

Pengamat menilai putusan penundaan Pemilu 2024 tidak sejalan konstitusi

Pengamat politik dan hukum dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menghukum tergugat (KPU RI) untuk tidak melaksanakan ...

Gubernur Sulsel segera tindak lanjut arahan Jokowi pada Rakornas PB

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023 di Jakarta International ...

PAN berharap Komisi Yudisial periksa hakim PN Jakpus terkait putusan soal pemilu

Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang terkait dengan putusan memerintahkan KPU RI untuk menghentikan ...

Wamenkumham: Gugatan terhadap Hotel Sultan di PTUN ibarat makanan basi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)Edward Omar Sharif Hiariejmengatakan gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait ...

Wakil Ketua DPD RI: Putusan PN Jakarta Pusat merusak hukum dan tata negara

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda pemilu bisa merusak ...

Menkopolhukam mendukung KPU banding putusan PN Jakarta Pusat

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ...

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta MA dan KY ingatkan PN Jakpus

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memberi peringatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah mengeluarkan putusan di ...