Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026. ...
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan dalam proses penetapan upah minimunprovinsi(UMP) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (UU) dan pedoman ...
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Makassar agar mampu mengakomodir semua kepentingan, khususnya forum tripartit untuk membahas upah pekerja maupun hal lainnya ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik serta ...
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. ...
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepala ...
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan kepedulian terhadap serikat buruh yang kerap menyuarakan aspirasinya di momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May day setiap tanggal 1 ...
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas terkait investor yang dikabarkan akan mengambil ...
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 maksimal pada Desember 2024. "Iya harus (UMP ditetapkan pada Desember). Kita kan harus kejar ...
Dewan Pengupahan Kota Makassar yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha (Apindo) dan serikat pekerja telah menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) 2024 naik 3,41 persen menjadi Rp3,64 juta. ...