#UJI MATERI UU PILKADA

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai mantan narapidana kasus korupsi menjadi momentum untuk meningkatkan pemilu agar berintegritas dan ...

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara, telah mengatur pengusulan partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) ...

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan berpendapat pemerintah menunjuk anggota TNI dan Polri aktif sebagai penjabat (pj) kepala daerah karena ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakanputusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya ...

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai pemerintah perlu membuat peraturan teknis menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 201 ayat 10 dan 11 ...

Penarikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dari Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2021 tidak menyurutkan semangat sejumlah komponen masyarakat yang ...

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung upaya pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan mendorong pemerintah serta DPR untuk mengusulkan kembali ...

Ibarat berkendara dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada kendaraan yang berbalik arah di tikungan. Begitulah, sikap Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjalanan berbangsa dan bernegara dalam dua bulan ...

Syarat calon kepala daerah belum pernah menjabat sebanyak dua periode untuk jabatan yang sama dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Wakil Bupati Bone Bolango Mohammad Kilat Wartabone dan ...