Makassar (ANTARA) - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar akan membuka program studi (Prodi) pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk memenuhi permintaan stakeholder dari beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan provinsi lain.
Kepala Humas UMI Dr Nurjannah Abna dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan Rektor UMI Prof Dr. H. Basri Modding,SE, MSi telah mengundang tim pembukaan prodi PJJ dikomandani Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LMP) dan Ketua Program Studi yang terakreditasi ‘A’ untuk rapat pembahasan teknis persiapan pembukaan PJJ yang dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Ir. Hanafi Ashad, MT di ruang Rapat Senat, Menara UMI Lt.9, Selasa (28/5).
Menurut Nurjannah, sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan dengan Rektor Universitas Terbuka di Jakarta bersama Ketua LLDikti, Prof. Dr. Jasruddin,MS juga hadir Wakil Rektor I, Bidang Akademik, Dr. Ir. Hanafi Ashad, MT dan Wakil Rektor V, Bidang Kerjasama, Prof.Dr. Ir. H. Hatta Fattah, MS., untuk membahas persiapan teknis pembukaan PJJ.
Sementara, Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,MSi mengatakan UMI merupakan PTS yang bernaung di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah IX Sulawesi dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan Pertama Terakreditasi ‘A’ Unggul, di Luar Pulau Jawa dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Menurut rektor, pembukaan prodi PJJ merupakan penambahan jumlah prodi pada perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian dan telah memiliki prodi tatap muka sama jenjang dan jenis.
"Sesuai Permenristekdikti No. 58 Tahun 2018, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan," ujar Basri.
Lanjut dikatakan, mengutip pernyataan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Patdono Suwignjo, bahwa PJJ merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio ekonomi yang mampu membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi siapa, di mana, dan kapan saja.
Dengan program ini, diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita pencapaian target nasional angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi Tahun 2022-2023.
Persyaratan pembukaan prodi PJJ sama dengan membuka prodi baru antara lain ada rekomendasi dari LLdikti untuk diajukan ke Menristekdikti, memiliki dosen sebanyak lima orang yang tidak berhomebas di program S1 maupun S2, mempunyai paling sedikit lima mata kuliah penciri prodi yang disediakan secara daring dan dapat diakses pada saat penilaian.
Sementara itu, Ketua Tim yang juga Ketua LPM UMI, Prof.Dr. ir. H. Abdul Makhsud,DEA mengatakan dari hasil evaluasi, maka ada tujuh prodi dalam lingkup UMI yang siap membuka program PJJ, yaitu Prodi Manajemen (S-1), Akuntansi ( S1 dan S2), Hukum (S2) Agoteknologi (S-1) Budidaya Perikanan (S-1), Pendidikan Agama Islam (S-2).
Kepala Humas UMI Dr Nurjannah Abna dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan Rektor UMI Prof Dr. H. Basri Modding,SE, MSi telah mengundang tim pembukaan prodi PJJ dikomandani Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LMP) dan Ketua Program Studi yang terakreditasi ‘A’ untuk rapat pembahasan teknis persiapan pembukaan PJJ yang dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Ir. Hanafi Ashad, MT di ruang Rapat Senat, Menara UMI Lt.9, Selasa (28/5).
Menurut Nurjannah, sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan dengan Rektor Universitas Terbuka di Jakarta bersama Ketua LLDikti, Prof. Dr. Jasruddin,MS juga hadir Wakil Rektor I, Bidang Akademik, Dr. Ir. Hanafi Ashad, MT dan Wakil Rektor V, Bidang Kerjasama, Prof.Dr. Ir. H. Hatta Fattah, MS., untuk membahas persiapan teknis pembukaan PJJ.
Sementara, Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,MSi mengatakan UMI merupakan PTS yang bernaung di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah IX Sulawesi dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan Pertama Terakreditasi ‘A’ Unggul, di Luar Pulau Jawa dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Menurut rektor, pembukaan prodi PJJ merupakan penambahan jumlah prodi pada perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian dan telah memiliki prodi tatap muka sama jenjang dan jenis.
"Sesuai Permenristekdikti No. 58 Tahun 2018, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan," ujar Basri.
Lanjut dikatakan, mengutip pernyataan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Patdono Suwignjo, bahwa PJJ merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio ekonomi yang mampu membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi siapa, di mana, dan kapan saja.
Dengan program ini, diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita pencapaian target nasional angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi Tahun 2022-2023.
Persyaratan pembukaan prodi PJJ sama dengan membuka prodi baru antara lain ada rekomendasi dari LLdikti untuk diajukan ke Menristekdikti, memiliki dosen sebanyak lima orang yang tidak berhomebas di program S1 maupun S2, mempunyai paling sedikit lima mata kuliah penciri prodi yang disediakan secara daring dan dapat diakses pada saat penilaian.
Sementara itu, Ketua Tim yang juga Ketua LPM UMI, Prof.Dr. ir. H. Abdul Makhsud,DEA mengatakan dari hasil evaluasi, maka ada tujuh prodi dalam lingkup UMI yang siap membuka program PJJ, yaitu Prodi Manajemen (S-1), Akuntansi ( S1 dan S2), Hukum (S2) Agoteknologi (S-1) Budidaya Perikanan (S-1), Pendidikan Agama Islam (S-2).