ACT gandeng BMKG kolaborasi hadapi bencana kekeringan di Indonesia
Rabu, 21 Agustus 2019 16:05 WIB
Director Social Distribution Program (SDP) ACT, Wahyu Novyan saat memberikan keterangannya terkait langkah ACT menghadapi musim kemarau atau kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. ANTARA Foto/HO-Humas ACT
Makassar (ANTARA) - Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga kemanusiaan menggandeng Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menghadapi bencana kekeringan yang diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia.
Melalui keterangan resminya di Makassar, Rabu, Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Iklim BMKG, Adi Ripaldi menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masuk musim kemarau sejak Mei - Juni 2019.
"Kolaborasi BMKG dengan ACT akan terus berlangsung dengan memberikan update ke tim ACT terkait hasil monitor dan peringatan dini terkait wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan,” ungkapnya.
Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun 2019 akan terjadi kekeringan panjang akibat beberapa faktor yaitu fenomena El Nino, kuatnya Muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim.
"BMKG sudah memprediksi periode kemarau tahun ini (Mei-Oktober) akan lebih kering dibanding tahun 2018. Sehingga, perlu kewaspadaan dan antisipasi lebih dini dari pemerintah dan masyarakat.
Hasil perkiraan curah hujan, menurut BMKG, sebanyak 64,94 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah (di bawah 100 mm/bulan) pada Agustus 2019.
Berdasarkan pantauan BMKG hingga awal Agustus 2019, beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan meteorologi level ekstrem. Tercatat ada daerah yang sudah lebih dari 60 hari tidak diguyur hujan, bahkan lebih dari 90 hari.
Kondisi ini tentu akan memiliki dampak lanjutan terhadap kekeringan pertanian dan kekurangan air bersih masyarakat. Selain itu, ancaman gagal panen bagi wilayah-wilayah pertanian tadah hujan dipastikan akan semakin tinggi.
Sejalan dengan itu, Director Social Distribution Program (SDP) ACT, Wahyu Novyan menambahkan saat ini hampir 3,5 juta warga menjadi korban dampak kekeringan. Bahkan 55 kabupaten/kota dari 28 persen provinsi dengan penghasil pertanian di Indonesia mulai terdampak kekeringan
“Hasil dari pemetaan kita, ada lingkaran setan yang perlu diputus. Hal ini karena kemarau yang muncul merupakan dampak dari perubahan iklim yang ekstrem di dunia hingga pemanasan global," paparnya.
Jika hal ini terus dibiarkan, kata Wahyu, maka dapat menyebabkan lost generation yang berakibat pada kekurangan gizi anak, kemiskinan hingga kematian.
Terkait hal itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menyalurkan bantuan jutaan liter air bersih di berbagai daerah, serta membangun sumur wakaf di 263 titik lokasi untuk ratusan ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia yang akan masih terus berlangsung hingga sekarang.
Melalui keterangan resminya di Makassar, Rabu, Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Iklim BMKG, Adi Ripaldi menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masuk musim kemarau sejak Mei - Juni 2019.
"Kolaborasi BMKG dengan ACT akan terus berlangsung dengan memberikan update ke tim ACT terkait hasil monitor dan peringatan dini terkait wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan,” ungkapnya.
Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun 2019 akan terjadi kekeringan panjang akibat beberapa faktor yaitu fenomena El Nino, kuatnya Muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim.
"BMKG sudah memprediksi periode kemarau tahun ini (Mei-Oktober) akan lebih kering dibanding tahun 2018. Sehingga, perlu kewaspadaan dan antisipasi lebih dini dari pemerintah dan masyarakat.
Hasil perkiraan curah hujan, menurut BMKG, sebanyak 64,94 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah (di bawah 100 mm/bulan) pada Agustus 2019.
Berdasarkan pantauan BMKG hingga awal Agustus 2019, beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan meteorologi level ekstrem. Tercatat ada daerah yang sudah lebih dari 60 hari tidak diguyur hujan, bahkan lebih dari 90 hari.
Kondisi ini tentu akan memiliki dampak lanjutan terhadap kekeringan pertanian dan kekurangan air bersih masyarakat. Selain itu, ancaman gagal panen bagi wilayah-wilayah pertanian tadah hujan dipastikan akan semakin tinggi.
Sejalan dengan itu, Director Social Distribution Program (SDP) ACT, Wahyu Novyan menambahkan saat ini hampir 3,5 juta warga menjadi korban dampak kekeringan. Bahkan 55 kabupaten/kota dari 28 persen provinsi dengan penghasil pertanian di Indonesia mulai terdampak kekeringan
“Hasil dari pemetaan kita, ada lingkaran setan yang perlu diputus. Hal ini karena kemarau yang muncul merupakan dampak dari perubahan iklim yang ekstrem di dunia hingga pemanasan global," paparnya.
Jika hal ini terus dibiarkan, kata Wahyu, maka dapat menyebabkan lost generation yang berakibat pada kekurangan gizi anak, kemiskinan hingga kematian.
Terkait hal itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menyalurkan bantuan jutaan liter air bersih di berbagai daerah, serta membangun sumur wakaf di 263 titik lokasi untuk ratusan ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia yang akan masih terus berlangsung hingga sekarang.
Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Hujan dan hujan petir berpoptensi dominasi guyur kota besar, Makassar gerimis
30 January 2026 6:46 WIB
Waspadai hujan lebat hingga ekstrem di sebagian besar RI, Makassar berpotensi udara kabut
23 January 2026 8:59 WIB
Terpopuler - Lingkungan Hidup
Lihat Juga
Pj Wali Kota Makassar luncurkan sekolah sampah di Kecamatan Manggala
12 January 2020 17:04 WIB, 2020
Walhi minta Pemprov Sulsel kaji ulang kebijakan penambangan pasir laut
08 January 2020 7:03 WIB, 2020
Pemprov Sulsel siapkan bronjong antisipasi abrasi di Galesong Takalar
07 January 2020 18:56 WIB, 2020
Walhi Sulsel : Abrasi di Galesong Takalar masih disebabkan penambangan pasir
07 January 2020 18:42 WIB, 2020