Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku diminta Presiden Jokowi untuk membereskan sejumlah masalah di sektor energi yang ada di bawah koordinasi kementeriannya.
Masalah itu meliputi program B30, efisiensi di perusahaan migas dan listrik negara hingga hilirisasi mineral.
"Pak Presiden minta, beliau betul-betul ingin semua berjalan, dia minta 'petrochemical', (proyek) TPPI, Pertamina, PLN, supaya dibantu," katanya di Jakarta, Rabu.
Luhut juga mengatakan Presiden Jokowi meminta realisasi program B20 dan B30. Menurut dia, saat dirinya menjabat sebagai Plt Menteri ESDM 2016 silam, ia telah mengeluarkan Peraturan Menteri soal B20 tapi tidak langsung dilaksanakan.
"Padahal, sekarang baru dilaksanakan dalam setahun efisiensinya dalam penggunaan energi kita sudah hampir 25 persen pada September kemarin," ujarnya.
Jika program serupa dilanjutkan menjadi program B30 pada 2020, Luhut memperkirakan efisiensi impor migas bisa mencapai 50 persen.
Hal itu, menurut dia, tentu akan dapat membantu mengurangi beban defisit transaksi berjalan karena tingginya impor migas.
"Saya jelaskan kepada Pak Presiden, kita mungkin bisa sampai ke 50 persen atau lebih (efisiensi dari impor migas), kalau benar pelaksanaannya. Jadi sebenarnya inefisiensi banyak di negeri kita ini. Dengan dibuat efisiensi tadi, karena 'current account deficit' yang diomongkan tahun lalu itu minus 31 miliar dolar AS, itu sangat banyak berkurang," terangnya.
Masalah lain yang juga diminta Presiden, lanjut Luhut, adalah hilirisasi mineral yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
"Juga tadi hilirisasi. Itu banyak di kita sekarang. Saya minta kalian bisa banyak berkarya di situ, bagaimana membuat negara kita ini lebih efektif," katanya kepada jajaran pegawainya.
Kemenko Kemaritiman mengkoordinasikan empat kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun, dengan perubahan nomenklatur pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kemungkinan akan mengkoordinasikan sekitar enam hingga tujuh kementerian di bawahnya.
Luhut sendiri mengaku baru akan menggelar rapat perdana dengan jajaran baru kementerian di bawah koordinasinya pada Kamis (24/10) atau Jumat (25/10) mendatang.
Meski demikian, belum ada kepastian kementerian mana saja selain empat kementerian sebelumnya yang akan pindah koordinasi ke Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
"Nantilah (rapat koordinasinya). Biar mereka serah terima jabatan dulu," imbuhnya.
Masalah itu meliputi program B30, efisiensi di perusahaan migas dan listrik negara hingga hilirisasi mineral.
"Pak Presiden minta, beliau betul-betul ingin semua berjalan, dia minta 'petrochemical', (proyek) TPPI, Pertamina, PLN, supaya dibantu," katanya di Jakarta, Rabu.
Luhut juga mengatakan Presiden Jokowi meminta realisasi program B20 dan B30. Menurut dia, saat dirinya menjabat sebagai Plt Menteri ESDM 2016 silam, ia telah mengeluarkan Peraturan Menteri soal B20 tapi tidak langsung dilaksanakan.
"Padahal, sekarang baru dilaksanakan dalam setahun efisiensinya dalam penggunaan energi kita sudah hampir 25 persen pada September kemarin," ujarnya.
Jika program serupa dilanjutkan menjadi program B30 pada 2020, Luhut memperkirakan efisiensi impor migas bisa mencapai 50 persen.
Hal itu, menurut dia, tentu akan dapat membantu mengurangi beban defisit transaksi berjalan karena tingginya impor migas.
"Saya jelaskan kepada Pak Presiden, kita mungkin bisa sampai ke 50 persen atau lebih (efisiensi dari impor migas), kalau benar pelaksanaannya. Jadi sebenarnya inefisiensi banyak di negeri kita ini. Dengan dibuat efisiensi tadi, karena 'current account deficit' yang diomongkan tahun lalu itu minus 31 miliar dolar AS, itu sangat banyak berkurang," terangnya.
Masalah lain yang juga diminta Presiden, lanjut Luhut, adalah hilirisasi mineral yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
"Juga tadi hilirisasi. Itu banyak di kita sekarang. Saya minta kalian bisa banyak berkarya di situ, bagaimana membuat negara kita ini lebih efektif," katanya kepada jajaran pegawainya.
Kemenko Kemaritiman mengkoordinasikan empat kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun, dengan perubahan nomenklatur pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kemungkinan akan mengkoordinasikan sekitar enam hingga tujuh kementerian di bawahnya.
Luhut sendiri mengaku baru akan menggelar rapat perdana dengan jajaran baru kementerian di bawah koordinasinya pada Kamis (24/10) atau Jumat (25/10) mendatang.
Meski demikian, belum ada kepastian kementerian mana saja selain empat kementerian sebelumnya yang akan pindah koordinasi ke Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
"Nantilah (rapat koordinasinya). Biar mereka serah terima jabatan dulu," imbuhnya.