Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan camat dan kepala desa soal transparansi atau keterbukaan informasi bagi masyarakat.

"Kita harus membangun sebuah keterbukaan. Saya kira kalau mau terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, terutama menghindari tindakan hukum dan sebagainya, transparansi (perlu dilakukan)," jelas Nurdin Abdullah saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik Melalui Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDl) Desa,  di Kabupaten Bantaeng, Selasa.

Bimtek tersebut diikuti oleh para camat, kepala desa, sekretaris desa, serta para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba.

Ia juga mengatakan, ketika ada transparansi informasi, tidak akan ada celah bagi masyarakat untuk mengkritisi.

"Demikian juga misalnya dengan program-program kita, apakah sudah pro rakyat atau bukan, apakah itu menjadi prioritas atau bukan, ataukah ada beberapa program yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan desa. Itu pentingnya transparansi informasi," ujarnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga menjelaskan pentingnya kegiatan tersebut.

"Di sinilah kita bisa lihat komitmen, mulai dari kepala desa sampai pada tingkat gubernur, apakah betul-betul mempunyai komitmen yang sama untuk membangun sebuah keterbukaan," kata Nurdin Abdullah.

Forkopimda Provinsi Sulsel, kata Nurdin Abdullah, telah sepakat untuk mendorong pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

"Bapak Presiden sudah menekankan untuk membangun kolaborasi, membangun kemitraan, serta mendorong transparansi pemerintahan," tambahnya.