BPK serahkan LHP kinerja Pemkab Lutim
Sabtu, 14 Desember 2019 15:00 WIB
Inspektur Kabupaten Lutim Salam Latief (kiri) menerima LHP Pemkab Lutim TA 2016-2018 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Jumat (13/12/2019). ANTARA/HO-Diskominfo Lutim
Malili (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) atas efektivitas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2016-2018 untuk meningkatkan pembangunan manusia.
"Saya harapkan masukan dari hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini," kata Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono saat menyerahkan LHP Pemkab Lutim kepada Inspektur Kabupaten Lutim Salam Latief dan Ketua DPRD Lutim H Amran Syam di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Jumat (13/12).
Menurut Wahyu, setiap Pemerintah Daerah yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kinerja.
Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan ini untuk menilai efektifitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan belanja daerah, sehingga hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sementara, Plt Inspektur Lutim Salam Latief mewakili Bupati Lutim mengatakan masukan dan rekomendasi dari pihak BPK RI terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengelolaan belanja daerah akan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.
"Kami akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK RI ini guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar lebih baik lagi kedepannya," ujar Salam.
Sedang Ketua DPRD Lutim H Amran Syam berharap agar pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan harus juga berorientasi pada pembangunan kinerja sumber daya manusia sehingga berdampak positif terhadap hadirnya kinerja sumber daya yang baik.
Menurutnya harmonisasi dalam membangun kebersamaan dan pengawasan, pihak lembaga DPRD terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk berkinerja baik.
"Saya berharap agar beberapa rekomendasi dari BPK RI untuk ditindak lanjuti sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Pemkab Lutim," tutur Amran.
"Saya harapkan masukan dari hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini," kata Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono saat menyerahkan LHP Pemkab Lutim kepada Inspektur Kabupaten Lutim Salam Latief dan Ketua DPRD Lutim H Amran Syam di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Jumat (13/12).
Menurut Wahyu, setiap Pemerintah Daerah yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kinerja.
Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan ini untuk menilai efektifitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan belanja daerah, sehingga hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sementara, Plt Inspektur Lutim Salam Latief mewakili Bupati Lutim mengatakan masukan dan rekomendasi dari pihak BPK RI terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengelolaan belanja daerah akan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.
"Kami akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK RI ini guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar lebih baik lagi kedepannya," ujar Salam.
Sedang Ketua DPRD Lutim H Amran Syam berharap agar pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan harus juga berorientasi pada pembangunan kinerja sumber daya manusia sehingga berdampak positif terhadap hadirnya kinerja sumber daya yang baik.
Menurutnya harmonisasi dalam membangun kebersamaan dan pengawasan, pihak lembaga DPRD terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk berkinerja baik.
"Saya berharap agar beberapa rekomendasi dari BPK RI untuk ditindak lanjuti sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Pemkab Lutim," tutur Amran.
Pewarta : Julius
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kemendagri sebut Luwu Timur paling siap jalankan program MBG di wilayah 3T
29 October 2025 19:38 WIB
Bulog Palopo dan Polres Lutim tanam jagung serentak dukung swasembada pangan
08 October 2025 22:22 WIB
DPRD Sulsel soroti penanganan tumpahan minyak PT Vale yang merugikan warga Lutim
10 September 2025 18:36 WIB