Mamuju (ANTARA News) - Aksi unjuk rasa ratusan pegawai tidak tetap dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Jumat (16/7)di kantor Gubernur Sulbar, dinilai berbau politis dan syarat kepentingan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, Thahir Kuraisin, di Mamuju, Sabtu, mengatakan, demo ratusan PTT di lingkup Pemprov Sulbar yang menuntut ingin diangkat menjadi PNS, diduga ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu.

Sehingga menilai aksi unjuk rasa PTT di Kantor Gubernur Sulbar berbau politis dan diduga ditunggangi kelompok kepentingan tertentu karena menjelang pilkada Gubernur 2011.

"Saya menilai ada kelompok yang mencoba memanfaatkan gerakan demo PTT di Sulbar, untuk kepentingan tertentu menjelang pilkada, karena sesungguhnya tidak ada masalah menyankut PTT di Sulbar,"katanya.

Ia mengatakan, dalam minggu ini surat keputusan (SK) pengankatan sekitar 796 PTT di Sulbar akan dikeluarkan pemerintah di tingkat pusat, dan pemerintah sementara ini melakukan verifikasi berkas PTT Sulbar, dan PTT Sulbar tersebut akan segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Makanya saya heran kenapa PTT demo sehingga juga menganggap ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menghasut PTT berdemo dalam upaya mendiskreditkan pemerintah,"katanya.

Oleh karena itu, ia berharap agar PTT dapat menghentikan aksinya dan tidak lagi melakukan aksi demo, karena sebentar lagi akan diangkat menjadi PNS.

"Saya minta PTT menghentinkan aksinya, jangan lagi ada demo karena masalah PTT di Sulbar hampir selesai dan PTT semua akan diangkat menjadi PNS, PTT jangan mudah dihasut dan diprovokasi untuk berdemo,"katanya.(T.KR-MFH/S016)

Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024