Makassar (ANTARA News) - Pihak Legislatif menilai program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan perlu dievaluasi, karena masih ditemukan masalah kemampuan daerah dalam merealisasikan program tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel Buhari Kahar Muzakkar di Makassar, Rabu, mengatakan, kesimpulan itu diambil setelah dewan berkunjung ke Kabupaten Maros dan menerima laporan pemerintah kabupaten lainnya.

Dia mencontohkan, rancangan anggaran pendidikan gratis Maros sekitar Rp18 miliar, dimana Pemprov Sulsel menanggung Rp7,5 miliar sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menanggung Rp11 miliar lebih.

Namun berdasar data hasil reses dewan terungkap bahwa realisasi anggaran pemkab hanya mencapai Rp2 miliar, sehingga jika ditambahkan anggaran pemerintah provinsi (pemprov) total hanya Rp9 miliar.

"Kalau cuma Rp9 miliar, berarti realisasi anggaran pendidikan gratis di Maros hanya sekitar 50 persen," kata legislator asal PAN tersebut.

Menurutnya, situasi yang sama juga terjadi di sektor kesehatan. Dari Rp2 miliar anggaran kesehatan gratis yang harus ditanggung Pemkab Maros, realisasinya hanya Rp200 juta.

"Berdasar angka-angka itu, jelas Maros tidak mencapai target. Saya kira ini juga menjadi gambaran umum beberapa kabupaten lain di Sulsel, karena beberapa bulan lalu, Pemkab Bantaeng dan Bone juga mengeluhkan hal yang sama," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Buhari, pihaknya menyarankan Pemprov Sulsel sebaiknya melakukan pembicaraan ulang dengan pihak kabupaten untuk melakukan restrukturisasi kebutuhan anggaran.

Jangan sampai jumlah anggaran yang ditetapkan dan disepakati justru lebih besar dari kebutuhan kabupaten yang sebenarnya dan memberatkan daerah.

"Bantaeng malah pernah mengatakan, jika mereka harus menanggung 60 persen dari total anggaran pendidikan dan kesehatan gratis, sama dengan menggunakan seluruh APBD daerah tersebut," ujarnya.

Dia juga mengatakan, jika situasi ini dibiarkan kemungkinan akan terjadi kabupaten memasukkan dana bantuan operasi sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dalam anggaran tanggungan kabupaten, demi alasan pencapaian target. (T.KR-AAT/Z002)Â